Kemendikdasmen Angkat 242482 Guru PPPK Paruh Waktu

Kemendikdasmen akan mengangkat 242482 guru PPPK paruh waktu mulai 1 Januari 2027 sebagai langkah penataan tata kelola guru. Kebijakan ini dilansir dari Detikcom dan disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah AbdulMu'ti.

Pengangkatan tersebut dilakukan otomatis tanpa seleksi, menurut keterangan Kemendikdasmen. Status guru yang diangkat akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.

"Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat," ujar AbdulMu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kemendikdasmen juga mencatat terdapat 935316 guru PPPK saat ini. Guru PPPK yang memenuhi syarat administrasi dapat mengikuti seleksi pengangkatan menjadi PNS yang dibuka bertahap mulai 2027.

Selain penataan guru, pemerintah menetapkan anggaran Kemendikdasmen 2027 sebesar Rp89,10 triliun. Menurut Kemendikdasmen, tambahan Rp28 triliun dari pagu sebelumnya digunakan untuk sejumlah program prioritas.

Program tersebut mencakup revitalisasi satuan pendidikan, pendidikan dasar tanpa memungut biaya, bantuan perlengkapan sekolah, Sekolah Nasional Terintegrasi, Studio Guru, digitalisasi pembelajaran, serta kesejahteraan guru.

"Alokasi anggaran Kemendikdasmen difokuskan untuk mendanai beberapa Program Kerja Prioritas Nasional dan program Prioritas Kementerian antara lain, Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan, inisiatif awal untuk pelaksanaan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, bantuan perlengkapan sekolah, Sekolah Nasional Terintegrasi, Studio Guru, Digitalisasi Pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, gaji dan tunjangan PPPK guru," ujar AbdulMu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kemendikdasmen turut melaporkan pengawasan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 telah dilakukan pada 138 satuan pendidikan. Sebanyak 20 satuan pendidikan berada di daerah terdampak bencana.

Pemantauan mencakup 15 SMK dan 5 SLB dengan fokus pada administrasi, akuntabilitas keuangan, pengendalian pekerjaan, serta kualitas hasil pembangunan.

"Hasil pemantauan Program Revitalisasi Tahun 2026 juga memberikan gambaran mengenai berbagai aspek pelaksanaan yang terus kami perkuat, khususnya dalam tertib administrasi, akuntabilitas keuangan, pengendalian pekerjaan, serta kualitas hasil pembangunan," ujar AbdulMu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.