Kemendagri Dorong Pemda Danai Operasional Penyuluh Pertanian

Dukungan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu langkah yang didorong untuk memperkuat kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemda memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menunjang operasional penyuluh dalam mendukung program swasembada pangan, dilansir dari Nasional.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Dukungan pemerintah daerah diperlukan agar kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan tetap berjalan, meskipun pengelolaan tenaga penyuluh telah berada langsung di bawah Kementerian Pertanian (Kementan).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dapat bersumber dari APBD, anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lain yang tersedia. BPP berfungsi sebagai tempat bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjalankan aktivitas dan tugas mereka.

Arah kebijakan tersebut disampaikan setelah Tito bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan. Penandatanganan berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Tito menyoroti pentingnya tenaga lapangan untuk mendukung pelaksanaan program pertanian. Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan penyuluh menjadi bagian dari upaya menjalankan program tersebut.

"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ujar Tito dalam keterangan tertulis.

Keterlibatan Pemda tetap diperlukan setelah penyuluh pertanian ditempatkan di bawah naungan Kementan. Pengaturan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.

Selain dukungan pembiayaan operasional, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan terhadap BPP yang mengalami kerusakan. Kementan bertanggung jawab menangani perbaikan fasilitas, sedangkan pemerintah daerah diharapkan membantu memastikan kegiatan operasional balai tetap berlangsung.

Terkait dukungan terhadap kebijakan tersebut, Tito menyatakan komitmen Kemendagri untuk membantu pelaksanaan program Kementan.

"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," tegas Tito.

Kementan percepat perbaikan BPP yang rusak

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan jumlah tenaga penyuluh dan fasilitas pendukung yang tersedia di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementan per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian yang menjalankan tugas dengan dukungan 5.836 unit BPP di berbagai daerah.

Untuk mempercepat pemulihan fasilitas, Kementan akan melakukan refocusing anggaran tahun ini. Langkah tersebut diarahkan untuk menangani balai penyuluhan yang mengalami kerusakan, terutama fasilitas dengan tingkat kerusakan berat.

Amran menargetkan perbaikan BPP yang mengalami kerusakan berat dapat diselesaikan dalam dua bulan. Sementara itu, seluruh pekerjaan perbaikan ditargetkan rampung pada tahun depan.

"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," jelas Amran.

Perbaikan sarana tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap tempat kerja para penyuluh pertanian. Dengan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah, Kementan menangani pembenahan fasilitas, sedangkan Pemda didorong menopang kebutuhan operasional BPP.

Apresiasi terhadap pengendalian inflasi

Dalam pertemuan yang sama, Amran turut menyampaikan penghargaan kepada Tito atas perannya dalam menjaga kestabilan harga pangan di berbagai wilayah. Ia mengaitkan upaya tersebut dengan pengendalian inflasi selama Tito menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

"Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," ujar Amran.

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, termasuk Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Hadir pula sejumlah pihak terkait lainnya.