Pemerintah Tertibkan Penggunaan Air Tanah oleh Industri

Pemerintah menyiapkan penertiban penggunaan air tanah oleh pelaku usaha dan industri untuk menjaga ketersediaan air nasional serta mendukung swasembada pangan dan energi. Dilansir dari Nasional, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan langkah tersebut seusai Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di kantornya pada Kamis (15/10/2026).

Menurut AHY, pasokan air yang memadai diperlukan untuk menjaga kelancaran irigasi pertanian, terutama ketika Indonesia menghadapi musim kemarau panjang dan fenomena El Nino. Pemerintah juga menargetkan pengelolaan sumber daya air yang lebih tertata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, peternakan, dan industri.

AHY menjelaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor penentu pencapaian swasembada pangan, mengingat kegiatan pertanian bergantung pada pasokan air untuk mengairi sawah.

“Tanpa air sulit kita menghadirkan swasembada pangan, karena sawah tidak teraliri dengan baik, apalagi di musim kemarau panjang, El Nino, yang itu semua sekali lagi membutuhkan dukungan air bersih,” ujar AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Selain mendukung sektor pertanian, pemerintah berupaya memaksimalkan infrastruktur bendungan untuk memperkuat ketahanan energi. Upaya tersebut mencakup pengembangan pembangkit listrik tenaga air atau hydropower, teknologi pump storage, serta pemasangan panel surya terapung.

Dalam penataan penggunaan air, pemerintah turut menyoroti pemanfaatan air tanah yang belum tercatat secara memadai. Pelaku usaha dan industri diwajibkan memiliki izin sesuai undang-undang dan ketentuan yang berlaku sebelum menggunakan air untuk berbagai keperluan.

AHY menyebut penertiban tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki pendataan sekaligus memastikan penggunaan air oleh sektor usaha sesuai dengan aturan. Pemerintah juga mempertimbangkan pendekatan penegakan hukum agar kebijakan tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan air masyarakat.

“Kami juga membahas bagaimana penertiban penggunaan air tanah, yang selama ini juga belum terdata secara baik. Pelaku usaha atau industri seharusnya berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku adalah memiliki izin untuk bisa menggunakan air untuk berbagai kepentingan,” ujar AHY.

Dalam pelaksanaannya, AHY menegaskan bahwa sanksi pidana tidak akan menjadi langkah utama. Pemerintah menempatkan pendekatan pidana sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium dalam menegakkan ketentuan penggunaan air.

Pemerintah juga mendorong efisiensi pemanfaatan air melalui penerapan teknologi, inovasi, regulasi, dan pengawasan. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan penggunaan air berlangsung secara tepat sasaran di tengah beragam kebutuhan masyarakat dan sektor produktif.

Menurut AHY, koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus dilakukan untuk menyempurnakan tata kelola sumber daya air nasional, termasuk pengawasan pemanfaatan air tanah oleh pelaku usaha dan industri.