Kemenag Siapkan PPG dan RPL bagi Ustaz Pesantren

Pengakuan terhadap kompetensi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik pesantren menjadi fokus kebijakan yang tengah disiapkan Kementerian Agama (Kemenag). Pemerintah mengupayakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi ustaz pada Pendidikan Diniyah Formal (PDF) serta Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), dilansir dari Medcom.

Program tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan kepada guru dan ustaz pesantren memperoleh pengakuan profesional tanpa menghilangkan karakter pendidikan khas pesantren. Dua mekanisme yang sedang dipertimbangkan adalah jalur cepat melalui RPL dan pelaksanaan PPG dalam jabatan.

Gagasan ini dibicarakan dalam Diskusi Publik dan Bedah UU Pesantren dengan tema Membincang Pendidikan Profesi Ustaz pada Jenis Pendidikan Pesantren Jalur Formal (SPM dan PDF). Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pejabat Kementerian Agama pusat dan daerah hingga pengasuh pesantren, akademisi, serta masyarakat umum.

Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Formal Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama, Mastuki, menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan harus memperhatikan karakteristik pendidikan pesantren. Regulasi pemerintah tetap menjadi acuan, tetapi penerapannya tidak boleh menghilangkan identitas lembaga tersebut.

"Upaya ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi regulasi dan mempertahankan distingsi serta karakteristik pesantren yang berbeda dengan sekolah maupun madrasah," ujar Mastuki, dikutip dari laman Kementerian Agama, Jumat, 6 November 2026.

Salah satu persoalan yang perlu diselesaikan adalah menentukan mekanisme pendidikan profesi yang sesuai dengan kegiatan belajar mengajar di pesantren. Pelaksanaan program tidak boleh sampai mengganggu keberlangsungan proses pembelajaran yang selama ini berjalan.

Selain persoalan teknis, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan profesi mampu mengakomodasi tradisi keilmuan pesantren. Pemenuhan hak guru dan ustaz harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga sistem pendidikan yang telah menjadi ciri khas lembaga tersebut.

Karena itu, pengakuan profesional tidak dapat dipisahkan dari pelestarian tradisi pesantren. Model pendidikan yang disiapkan perlu mempertahankan tradisi turats, sanad keilmuan, serta distingsi yang membedakan pendidikan pesantren dari sekolah dan madrasah.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Suwendi, menilai dukungan pemerintah terhadap profesi pendidik pesantren merupakan konsekuensi dari pengakuan negara terhadap keberadaan pesantren. Landasan kebijakan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Menurut Suwendi, pengakuan melalui regulasi perlu diwujudkan dalam kebijakan afirmatif. Dukungan tersebut diharapkan membuka kesempatan bagi guru pesantren untuk mengembangkan kompetensi sekaligus memperoleh peningkatan kesejahteraan.

PPG mempunyai peran penting dalam memperkuat profesionalitas tenaga pendidik. Program ini juga berkaitan dengan kesempatan memperoleh tunjangan sertifikasi, sehingga penerapannya bagi ustaz pesantren perlu mendapatkan perhatian khusus.

Karakteristik SPM dan PDF menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan skema tersebut. Kedua jenis pendidikan ini mempunyai tradisi keilmuan, pola pembelajaran, dan budaya akademik yang tidak sepenuhnya sama dengan satuan pendidikan formal lainnya.

Direktur Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia (P2I), M. Tata Taufik, turut menyoroti perlunya model pendidikan profesi yang berangkat dari kebutuhan dan tradisi pesantren. Menurut dia, penyusunan kerangka tersebut harus mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan profesi ustaz.

Aspek yang perlu diperhatikan meliputi pengakuan kompetensi, kesempatan memperoleh akses profesi, peningkatan kesejahteraan, serta tata kelola penyelenggaraan pendidikan profesi. Seluruh unsur tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka yang sesuai dengan kehidupan pendidikan pesantren.

Kompetensi seorang ustaz juga tidak cukup dinilai hanya dari kemampuan mengajar secara formal. Penguasaan turats, pemahaman sanad keilmuan, pengalaman mengajar, keteladanan, dan kemampuan pengasuhan merupakan unsur penting yang menurut M. Tata Taufik perlu mendapatkan pengakuan.

Dengan demikian, rancangan pendidikan profesi perlu mempertimbangkan pengalaman dan kapasitas pendidik yang terbentuk melalui lingkungan pesantren. Pengakuan terhadap berbagai kompetensi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam merumuskan sistem sertifikasi yang sesuai dengan karakter pendidikan pesantren.

Ketua Jaringan Masyarakat Pesantren, Muhammad Abror, juga menekankan pentingnya keseimbangan antara tuntutan profesionalitas dan tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, pengakuan terhadap profesi ustaz harus disertai pembinaan, kepastian pengembangan karier, serta peningkatan kesejahteraan.

Perhatian khusus juga diperlukan bagi ustaz senior yang telah memiliki pengalaman panjang dalam pendidikan pesantren. Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau dinilai dapat menjadi jalur untuk memberikan pengakuan secara adil terhadap kompetensi dan pengalaman mereka.

"Bagi Jaringan Masyarakat Pesantren, forum ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjembatani aspirasi masyarakat pesantren dengan proses perumusan kebijakan pemerintah," ujar Abror.

Berbagai pandangan dalam forum tersebut memperlihatkan bahwa penyusunan pendidikan profesi ustaz membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik sekaligus identitas pesantren. Pengembangan PPG dan RPL diharapkan dapat mengakomodasi pengakuan kompetensi, perlindungan hak, serta peningkatan kesejahteraan tanpa mengesampingkan tradisi turats dan sanad keilmuan.