Kemenag Rekomendasikan Pembekuan Ponpes Dar Et Tauhid Bekasi

Kementerian Agama merekomendasikan penghentian sementara seluruh kegiatan Pondok Pesantren Dar Et Tauhid di Kota Bekasi, Jawa Barat, menyusul penetapan pimpinan pesantren Muhammad Hifzhi Hazzhami (28), alias MHH, sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual. Dilansir dari Detikcom, rekomendasi tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Pesantren kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat pada Minggu (18/10/2026).

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, menyatakan penghentian kegiatan kepesantrenan dan asrama diperlukan hingga tersedia pengasuh pengganti yang kompeten serta sistem perlindungan anak yang memadai.

"Kami sudah memberikan rekomendasi agar seluruh aktivitas kepesantrenan dan asrama Pondok Pesantren Dar Et Tauhid dihentikan hingga ditetapkan pengasuh pesantren pengganti yang lebih kapabel dan pesantren memiliki tata kelola perlindungan anak yang memadai," ujar Basnang Said.

Selama pembekuan berlangsung, para santri yang telah dipulangkan ke rumah masing-masing tetap berhak memperoleh pendidikan. Kemenag menyiapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan kemungkinan skema pembelajaran lain agar kegiatan belajar tidak terhenti.

Basnang juga meminta Kanwil Kemenag Jawa Barat memfasilitasi pemindahan santri ke lembaga pendidikan lain apabila orang tua atau wali mengajukan permintaan tersebut.

"Selama masa pembekuan sementara, kami memastikan hak pendidikan seluruh santri tetap terpenuhi, misalnya melalui PJJ. Kami juga minta kepada Kanwil Kemenag Provinsi untuk memfasilitasi perpindahan para santri ke satuan pendidikan lain atas permintaan orang tua/wali masing-masing," ujar Basnang Said.

Direktur Pemberdayaan Pesantren Ditjen Pesantren Kemenag, Yusi Damayanti, mengatakan kementerian telah berkoordinasi dengan Yayasan Perguruan Islam Dar Et Tauhid untuk menentukan pengasuh baru. Calon pengasuh harus memiliki pengetahuan dan perilaku keagamaan yang baik serta berkomitmen terhadap perlindungan anak.

Yusi menegaskan calon pengasuh juga tidak boleh memiliki kepentingan dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Proses verifikasi akan dilakukan Kantor Kemenag Kota Bekasi bersama Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi.

Kemenag juga meminta pemberhentian pengasuh, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam perbuatan asusila. Pihak yang telah berstatus tersangka harus segera dinonaktifkan dari seluruh tugas, dilarang berinteraksi dengan santri selama proses hukum berlangsung, serta tidak diperbolehkan tinggal di lingkungan pesantren.

"Kami juga minta agar pengasuh pesantren dan pendidik maupun tenaga kependidikan yang terlibat dalam perbuatan asusila yang mencoreng entitas pesantren sebagai lembaga moral keagamaan diberhentikan dari jabatan dan tugasnya. Pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dinonaktifkan seketika dari seluruh tugas dan tidak diperkenankan berinteraksi dengan santri selama proses hukum berjalan serta tidak diperkenankan tinggal dalam lingkungan pondok pesantren," ujar Yusi Damayanti.

Selain penataan pengelola, Kemenag meminta jajaran di Jawa Barat dan Kota Bekasi memperhatikan pemulihan korban melalui kerja sama dengan DP3A, UPTD PPA, dan PUSPAGA Kota Bekasi.

"Kami juga minta Kemenag Jabar dan Kantor Kemenag Kota Bekasi untuk memberi perhatian pada pemulihan korban, bersinergi dengan DP3A/UPTD PPA dan PUSPAGA Kota Bekasi," ujar Yusi Damayanti.

Menurut Yusi, Ponpes Dar Et Tauhid hanya dapat kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan perlindungan anak dari kekerasan fisik maupun seksual. Persyaratan tersebut mencakup kebijakan dan prosedur pencegahan serta penanganan kekerasan yang mengacu pada PMA Nomor 73 Tahun 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024.

Pesantren juga diwajibkan memiliki pakta integritas perlindungan anak yang ditandatangani pengasuh, pengurus yayasan, pendidik, dan tenaga kependidikan. Selain itu, diperlukan kode etik interaksi antara pendidik, pengasuh, dan santri serta tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pesantren.

Persyaratan lainnya meliputi mekanisme pengaduan yang aman, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan pelapor. Penataan asrama serta sistem pengawasan juga harus dilakukan untuk menghilangkan ruang tertutup yang rentan menjadi lokasi terjadinya kekerasan.