Kemenag Siapkan Kuota PPG 2026 Lebih dari 40 Ribu Guru

Kementerian Agama menyiapkan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2026 sebanyak lebih dari 40.000 peserta untuk guru di lingkungan pendidikan Islam. Kebijakan yang diumumkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno di Jakarta, Selasa (3/11), tersebut ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, sekaligus membuka peluang memperoleh tunjangan profesi, dilansir dari Detikcom.

Besarnya kuota tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenag memperluas kesempatan guru mengikuti program pendidikan profesi. Melalui PPG, tenaga pendidik dapat meningkatkan kompetensi sekaligus memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Dalam keterangannya, Amin Suyitno menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan kapasitas peserta yang cukup besar untuk pelaksanaan program tahun ini.

"Insya Allah, tahun ini kita memiliki kuota yang cukup besar untuk PPG 2026, yakni lebih dari 40 ribu guru," ujar Amin Suyitno, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Selain peningkatan kemampuan mengajar, keikutsertaan dalam PPG juga berkaitan dengan kesejahteraan guru. Peserta yang memenuhi ketentuan sertifikasi berpeluang mendapatkan tunjangan profesi sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut informasi pada laman resmi PPG Kemenag, calon peserta PPG Dalam Jabatan 2026 harus berstatus aktif sebagai guru pada satuan administrasi pangkal (satminkal) yang tercatat dalam sistem pendataan Kementerian Agama.

Persyaratan akademik juga mengharuskan calon peserta memiliki ijazah minimal S1 atau D4 yang sesuai dengan mata pelajaran PPG Dalam Jabatan. Selain itu, pendaftar belum boleh mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Calon peserta juga tidak boleh memiliki sertifikat pendidik sebelumnya. Persyaratan kesehatan jasmani wajib dibuktikan melalui surat keterangan dari rumah sakit pemerintah, puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Proses validasi administrasi mencakup pemeriksaan ijazah, batas usia pensiun, serta ketentuan tanggal mulai tugas (TMT). Riwayat sertifikasi guru dan pemenuhan minimal enam jam tatap muka (JTM) di satminkal juga menjadi bagian dari pemeriksaan.

Khusus persyaratan PPG Dalam Jabatan 2026, guru harus sudah diangkat paling lambat 31 Desember 2025. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar pemeriksaan kelayakan calon peserta sebelum mengikuti program.

Di luar persiapan kuota sertifikasi, Kemenag juga sedang mengkaji kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi guru non-ASN. Pembahasan tersebut mempertimbangkan arahan Presiden, termasuk kemungkinan penggunaan mekanisme yang berkaitan dengan status kepegawaian.

Amin Suyitno menjelaskan bahwa perhitungan kebijakan tersebut masih berlangsung dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum skema ditetapkan.

"Untuk kesejahteraan guru non-ASN, saat ini sedang dihitung secara cermat sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Nantinya akan ada skema yang menjadi bagian penting dalam peningkatan kesejahteraan guru," ujar Amin Suyitno, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.