Prabowo Ancam Cabut Konsesi Perusahaan Pelanggar Karhutla

Pemerintah Indonesia akan memperketat penindakan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menyatakan konsesi perusahaan yang terbukti melanggar aturan dapat dicabut, sebagaimana dilansir dari Nasional terkait pernyataannya dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo menyoroti catatan pelanggaran sejumlah perusahaan pemegang konsesi yang disebut berulang kali melanggar ketentuan. Menurutnya, terdapat perusahaan dengan catatan pelanggaran hingga 19 kali sehingga pemerintah perlu memeriksa rekam jejak sebelum menentukan tindakan.

Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan dugaan keterlibatan perusahaan asing dalam kebakaran hutan harus ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban.

"Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab," kata Prabowo.

Ia menilai perusahaan yang telah menerima konsesi selama bertahun-tahun tidak semestinya terus memperoleh kesempatan apabila berulang kali melanggar aturan. Prabowo meminta pemerintah mengevaluasi catatan pelanggaran sebelum mengambil keputusan pencabutan izin.

Prabowo juga menyampaikan bahwa pelanggaran berulang harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelanjutan hak pengelolaan lahan perusahaan.

"Dikasih konsesi sudah belasan tahun, ada yang melanggar tiga kali, empat kali. Melanggar. Ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar.

Ini menurut saya sudah enggak usah lagi lah. Kalau dua kali melanggar, cabut saja," ujar Prabowo.

Selain mendorong penindakan, Prabowo menyatakan pemerintah tidak perlu ragu mengambil tindakan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan, termasuk perusahaan dengan penanaman modal asing. Ia mengatakan pemerintah akan mengungkap identitas perusahaan yang dinilai bertanggung jawab pada waktunya.

"Nanti pada saatnya kita umumkan lah nama-nama itu," kata Prabowo.

Dalam penanganan karhutla, menurut Prabowo, pemerintah selama ini mengerahkan personel TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Ia juga menyoroti dampak kebakaran terhadap masyarakat sekitar, terutama kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan.

Prabowo mempertanyakan anggapan bahwa warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan sengaja melakukan pembakaran. Menurutnya, masyarakat yang menggantungkan hidup pada lingkungan setempat memiliki kepentingan untuk menjaga kelestarian kawasan tersebut.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan memastikan penegakan aturan terhadap perusahaan berlangsung konsisten. Prabowo juga membuka kemungkinan pengelolaan perkebunan yang konsesinya dicabut dialihkan kepada tenaga kerja Indonesia.

Dalam pernyataannya, Prabowo menilai kemampuan pengelolaan perkebunan oleh tenaga dalam negeri perlu menjadi pertimbangan ketika pemerintah mencabut konsesi perusahaan yang melanggar aturan.

"Masa orang Indonesia tidak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu? Mungkin lebih baik kita kelola daripada mereka, karena kita cinta tanah air kita," kata Prabowo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa kepolisian telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di Istana Kepresidenan pada Rabu (21/10/2026).

Suyudi menyebut tiga dari 11 korporasi tersebut merupakan perusahaan dengan status penanaman modal asing (PMA). Ia juga menyatakan proses penanganan perkara masih berlangsung.

"Kita sudah tetapkan 11 tersangka korporasi, 3 di antaranya adalah PMA (Penanaman Modal Asing), sementara masih dalam proses," kata Suyudi.