Kadin Minta Pemerintah Jaga Kepastian Hukum Ekspor Gas

Pengurangan ekspor gas bumi ke Singapura perlu disertai kepastian hukum dan komunikasi yang jelas agar kepentingan energi nasional tetap berjalan seiring dengan perlindungan investasi. Dilansir dari Nasional, kebijakan ini menjadi perhatian dunia usaha karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan industri domestik dan kepercayaan mitra internasional.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai, peningkatan pemanfaatan gas di dalam negeri merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung daya saing industri nasional.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kepastian aturan dan hubungan ekonomi Indonesia dengan Singapura. Kerja sama kedua negara mencakup perdagangan energi, investasi, jasa keuangan, logistik, hingga pengembangan kawasan industri.

Erwin menyampaikan pandangannya kepada Kontan.co.id pada Rabu (28/10/2026). Ia menekankan bahwa pengutamaan kebutuhan energi nasional tetap perlu memperhatikan perjanjian yang berlaku dan memberikan waktu penyesuaian yang memadai.

"Kepentingan energi nasional dan kepastian investasi tidak harus dipertentangkan. Pemerintah memiliki kewenangan mengatur pemanfaatan sumber daya energi nasional, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan kontrak yang berlaku, mekanisme komunikasi, dan masa transisi yang memadai," ujar Erwin.

Penambahan pasokan gas untuk pasar domestik berpotensi membantu industri nasional menjaga kelangsungan produksi. Menurut Erwin, ketersediaan energi yang lebih baik juga dapat mendukung pemanfaatan kapasitas produksi dan meningkatkan daya tarik investasi di sektor manufaktur.

Di sisi lain, perubahan kebijakan yang dianggap mengabaikan komitmen sebelumnya dapat meningkatkan persepsi risiko di kalangan investor. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi rencana perluasan usaha maupun keputusan pembiayaan proyek baru di Indonesia.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penguatan industri dalam negeri tidak menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang berencana menanamkan modal. Kejelasan pelaksanaan dan kepastian hukum menjadi unsur penting agar kebijakan energi tidak berubah menjadi penghambat investasi.

"Kebijakan ini tidak harus menjadi hambatan baru bagi investasi asing, sepanjang pemerintah mampu memberikan kepastian hukum dan kejelasan pelaksanaannya," lanjut Erwin.

Ia menjelaskan bahwa investor dapat memahami kepentingan setiap negara dalam menjaga ketahanan energi. Meski demikian, kepercayaan dunia usaha tetap bergantung pada kejelasan perlakuan terhadap kontrak yang sedang berjalan, kelayakan masa transisi, dan keterbukaan komunikasi pemerintah.

Untuk menjaga hubungan ekonomi dengan Singapura, Kadin mendorong pemerintah meningkatkan komunikasi bilateral. Organisasi tersebut juga meminta agar kewajiban kontraktual diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta arah kebijakan pasokan gas jangka panjang disampaikan secara jelas.

"Bagi dunia usaha, ketahanan energi dan kepastian hukum merupakan dua fondasi yang sama-sama penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Erwin.

DPR mendukung pengutamaan gas untuk kebutuhan domestik

Dukungan terhadap pengurangan ekspor gas juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka. Dalam keterangan tertulis pada Selasa (27/10/2026), ia menilai sumber daya energi nasional perlu memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian Indonesia, terutama ketika kebutuhan pembangkit listrik dan industri meningkat.

Beniyanto menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam negeri perlu menjadi prioritas pemerintah. Namun, penyesuaian jumlah gas yang dikirim ke luar negeri tetap harus mengikuti ketentuan dalam perjanjian kerja sama yang sah.

"Sudah saatnya sumber daya energi yang kita miliki memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Ketika kebutuhan gas untuk pembangkit listrik dan industri dalam negeri meningkat, pemerintah harus memastikan kepentingan nasional menjadi prioritas utama," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati kesepakatan internasional selama pemerintah mengatur kembali alokasi pasokan gas. Menurutnya, kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak dapat menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi domestik.

"Indonesia tentu harus menghormati setiap perjanjian kerja sama internasional. Namun, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan energi nasional terpenuhi. Selama dilakukan sesuai ketentuan kontrak, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan ekonomi dalam negeri," tegasnya.

Pemerintah mengurangi ekspor gas ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD). Jumlah tersebut setara dengan sekitar 8% dari total pasokan gas pipa ke negara tersebut.