Pemerintah Siapkan Penyimpanan Minyak Mentah di Sumatra

Indonesia menyiapkan pembangunan sejumlah fasilitas penyimpanan minyak mentah di wilayah Sumatra untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Rencana yang dibahas Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026), tersebut menargetkan kapasitas penyimpanan yang mampu menopang kebutuhan stok hingga 60 hari, terutama untuk menampung minyak hasil impor.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan untuk memperbesar kapasitas penyimpanan sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pasokan minyak nasional.

Menurut Bahlil, fasilitas penyimpanan akan ditempatkan di beberapa wilayah Sumatra agar minyak mentah yang didatangkan dari luar negeri memiliki tempat penampungan memadai.

"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatera untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," ujar Bahlil, berdasarkan keterangan Kementerian ESDM yang disampaikan Rabu (4/11/2026).

Dalam penjelasan yang disampaikan kepada Media Center Riau, Bahlil juga menyebut kapasitas penyimpanan tersebut dirancang melampaui 20 hari sebelum diarahkan mencapai target maksimal 60 hari.

Studi kelayakan proyek dilaporkan telah selesai. Pemerintah berencana memulai peninjauan sejumlah calon lokasi pada akhir 2026 sebelum menentukan tempat pembangunan fasilitas tersebut.

Bahlil menegaskan pemilihan lokasi harus memperhitungkan kondisi teknis, aspek keselamatan, serta potensi bencana. Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur penyimpanan minyak.

"Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan," tegas Bahlil.

Selain pembangunan tempat penyimpanan minyak mentah, rapat bersama Presiden Prabowo turut membahas pengembangan bahan bakar nabati berbasis bioetanol. Presiden menanyakan kesiapan pemerintah dalam menerapkan program bioetanol E20 sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan energi.

Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari E20 hingga E50. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antarkementerian, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan bahan baku.

"E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM," kata Bahlil.

Dalam keterangannya setelah rapat, Bahlil juga menjelaskan perhatian Presiden terhadap kesiapan penerapan bioetanol sebagai salah satu langkah memperkuat ketahanan energi nasional.

"Saya kebetulan dari sektor energi. Bapak Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita," ujar Bahlil.

Pengembangan bioetanol tersebut berjalan bersamaan dengan keberlanjutan program mandatori biodiesel B50. Pemerintah menyatakan kebijakan ini tetap dipertahankan di tengah ketidakpastian geopolitik global yang dapat memengaruhi sektor energi.

"E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM. Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tau ujungnya ke mana," kata Bahlil.

Kombinasi pembangunan fasilitas penyimpanan minyak, pengembangan bioetanol, dan keberlanjutan biodiesel B50 menjadi tiga kebijakan yang dibahas pemerintah dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. Peninjauan lokasi fasilitas penyimpanan minyak dijadwalkan mulai akhir 2026.