Bahlil Prioritaskan Kebutuhan Listrik Domestik daripada Ekspor

Kebutuhan energi listrik di dalam negeri menjadi pertimbangan utama pemerintah Indonesia sebelum membuka peluang ekspor ke negara lain. Dalam waktu dekat, pengiriman listrik ke luar negeri kemungkinan belum dapat dilakukan karena pasokan masih dibutuhkan untuk memenuhi permintaan domestik, dilansir dari Medcom.

Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa ekspor sebenarnya tetap memungkinkan. Namun, keputusan tersebut bergantung pada kesediaan negara pembeli menerima harga yang telah ditentukan pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, persetujuan harga menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan ekspor. Apabila calon pembeli tidak menerima nilai yang ditawarkan, pemerintah akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan listrik di dalam negeri.

"Ekspor tetap bisa dilakukan selama harganya sesuai dan mereka menyetujui harga yang kami tetapkan. Namun, jika harga tidak cocok, kebutuhan dalam negeri akan menjadi prioritas," kata Bahlil.

Kebutuhan domestik menjadi pertimbangan utama

Pernyataan tersebut kembali disampaikan Bahlil dalam Konvensi dan Pameran Mineral dan Batubara 2026 yang berlangsung di Jakarta. Pada kesempatan yang sama, ia menegaskan bahwa Indonesia belum memiliki ruang untuk mengekspor listrik dalam waktu dekat.

Menurut Bahlil, kebutuhan pasokan energi di dalam negeri masih menjadi alasan utama pemerintah mengambil sikap tersebut. Ketersediaan listrik untuk memenuhi permintaan nasional ditempatkan di atas kepentingan perdagangan energi lintas negara.

"Indonesia belum dapat mengekspor listrik dalam waktu dekat. Kita masih membutuhkan listrik," ujar Bahlil.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa peluang perdagangan listrik internasional tetap mempertimbangkan kecukupan pasokan nasional. Pemerintah tidak ingin keputusan ekspor mengabaikan kebutuhan konsumen dan sektor domestik.

Danantara diminta mempertahankan harga ekspor

Selain persoalan ketersediaan pasokan, penetapan harga juga menjadi perhatian pemerintah. Bahlil menyebut pemerintah telah melakukan perhitungan terhadap harga listrik yang akan ditawarkan kepada calon pembeli dari luar negeri.

Dalam konteks tersebut, Danantara diingatkan agar tidak terpengaruh oleh pendekatan lobi pihak asing yang berupaya mendorong penurunan harga ekspor listrik Indonesia.

"Saya sudah mengingatkan Danantara agar tidak membiarkan mereka melakukan lobi," kata Bahlil.

Ia juga menjelaskan bahwa kewenangan pemberian izin ekspor listrik berada di kementerian. Artinya, keputusan mengenai pelaksanaan ekspor tetap berada dalam kewenangan pemerintah melalui mekanisme perizinan yang berlaku.

Bahlil tidak menyebutkan secara khusus negara yang dimaksud dalam pernyataannya mengenai calon pembeli dan upaya lobi harga. Karena itu, belum ada negara tertentu yang secara langsung dikaitkan dengan peringatan tersebut.

Singapura memiliki persetujuan bersyarat

Meski tidak menyebut negara tertentu, Singapura sebelumnya telah memperoleh persetujuan bersyarat bagi perusahaan untuk mengimpor listrik rendah karbon dari Indonesia.

Persetujuan tersebut menjadi salah satu konteks hubungan perdagangan listrik antara kedua negara. Namun, peluang impor listrik oleh Singapura tidak serta-merta berarti ekspor dapat segera dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia tetap mempertimbangkan dua hal utama sebelum merealisasikan perdagangan tersebut, yakni kecukupan pasokan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan kesepakatan mengenai harga jual listrik.