JPPI Desak Pemerintah Prioritaskan Sekolah Rusak dan Gaji Guru

Ketimpangan pembiayaan pendidikan menjadi sorotan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap perbaikan sekolah dan kesejahteraan guru, di tengah pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dikutip dari Medcom, Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa rencana renovasi 100 ribu sekolah hingga 2027 belum sebanding dengan besarnya kebutuhan nasional. Berdasarkan pemantauan JPPI, sekitar 700 ribu sekolah rusak ditemukan pada jenjang SD saja, belum termasuk tingkat pendidikan lainnya.

Dengan perbandingan tersebut, sasaran renovasi yang dicanangkan pemerintah diperkirakan hanya mencakup sekitar 7 persen dari keseluruhan kebutuhan perbaikan sekolah. JPPI menilai kesenjangan ini menunjukkan perlunya penyesuaian prioritas agar kondisi tempat belajar anak tidak tertinggal dari pelaksanaan program pemerintah lainnya.

Ubaid menyoroti perbedaan antara target pembangunan dan besarnya persoalan infrastruktur pendidikan yang harus diselesaikan.

"Target perbaikan 100 ribu sekolah itu kedengarannya fantastis. Tapi tahukah publik, seberapa parah kerusakan sekolah kita? Ternyata itu hanya sekitar 7 persen dari total kebutuhan perbaikan sekolah yang rusak. Jangan sampai pembangunan dapur MBG melaju kencang, sementara perbaikan sekolah tempat anak-anak belajar justru tertinggal," ujar Ubaid dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Oktober 2026.

Selain infrastruktur, kondisi penghasilan tenaga pendidik non-ASN juga menjadi perhatian JPPI. Organisasi tersebut menemukan bahwa masih ada jutaan guru non-ASN yang memperoleh penghasilan kurang dari Rp500 ribu per bulan.

Pada 2026, pemerintah menaikkan insentif bagi guru non-ASN yang memenuhi ketentuan menjadi Rp400 ribu per bulan. Namun, menurut JPPI, bantuan tersebut hanya berupa tambahan insentif dan belum menjadi standar gaji pokok yang menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.

Ubaid membandingkan kondisi tersebut dengan skema pembiayaan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menetapkan insentif fasilitas sebesar Rp6 juta per hari per SPPG, sebelum mengubah skema tersebut menjadi Rp2.000 per porsi layanan sejak 5 Oktober 2026.

Ia juga menjelaskan bahwa fasilitas fisik SPPG mitra umumnya dibangun menggunakan investasi mitra, bukan melalui pembangunan langsung yang dibiayai APBN. Di sisi lain, pemerintah membuka jalur pengangkatan PPPK bagi sebagian pegawai inti SPPG, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan, dengan gaji pokok mengikuti regulasi PPPK.

Perbedaan skema tersebut menjadi dasar kritik JPPI terhadap jaminan kesejahteraan tenaga pendidik. Ubaid menegaskan bahwa persoalan yang disampaikan organisasinya bukanlah penolakan terhadap penghasilan layak bagi pekerja SPPG, melainkan belum adanya jaminan kesejahteraan yang memadai bagi guru.

"Lalu mengapa membangun ruang kelas yang layak, menjamin kesejahteraan guru, dan membiayai sekolah gratis masih begitu sulit? Kami tidak mempersoalkan pekerja SPPG memperoleh penghasilan yang layak. Yang kami persoalkan adalah mengapa guru yang menjalankan fungsi inti pendidikan belum memperoleh jaminan kesejahteraan yang setara martabat profesinya," ujar Ubaid.

JPPI meminta perbaikan infrastruktur dan akses pendidikan

JPPI mendesak pemerintah menyusun prioritas renovasi ruang kelas berdasarkan data kerusakan dan kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga diminta membangun sekolah baru di berbagai wilayah, terutama kawasan yang jauh dari pusat kota serta daerah 3T yang belum memiliki fasilitas sekolah.

Perhatian terhadap akses pendidikan juga perlu mencakup percepatan penanganan jutaan anak yang tidak bersekolah. Menurut tuntutan JPPI, upaya tersebut dapat dilakukan melalui dukungan pembiayaan bagi sekolah swasta, peningkatan daya tampung pendidikan, serta bantuan untuk keluarga rentan.

Di bidang kesejahteraan tenaga pendidik, JPPI meminta pemerintah pusat dan daerah menetapkan standar minimum gaji pokok yang layak bagi seluruh guru non-ASN. Kebijakan itu diharapkan mencakup tenaga pendidik di sekolah swasta maupun madrasah swasta, dengan dukungan anggaran dari APBN dan APBD.

Ubaid turut mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan yayasan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab pembiayaan gaji guru swasta. Ia menilai kewajiban penyelenggaraan pendidikan harus disertai tanggung jawab negara terhadap tenaga pendidik yang menjalankannya.

"Kalau negara mewajibkan anak bersekolah, maka negara juga harus menjamin guru yang mendidiknya memperoleh gaji pokok yang layak," tegas Ubaid.

Hak pendidikan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah

Bagi JPPI, pencapaian sektor pendidikan tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya anggaran yang diumumkan atau jumlah program yang diluncurkan. Penilaian juga harus mempertimbangkan akses anak terhadap pendidikan tanpa hambatan biaya, kondisi ruang kelas yang aman, kesejahteraan guru, dan perlindungan keselamatan peserta didik.

Ubaid meminta Presiden Prabowo menempatkan pemenuhan hak pendidikan sebagai kewajiban negara di atas kepentingan program pemerintah. Menurutnya, anak-anak tidak seharusnya terus menanggung dampak dari prioritas anggaran yang belum memberikan perhatian memadai terhadap kebutuhan dasar pendidikan.

"Presiden Prabowo harus menunjukkan bahwa konstitusi berada di atas kepentingan program pemerintah. Jangan sampai anak-anak terus menanggung akibat dari prioritas anggaran yang belum menempatkan hak pendidikan sebagai kewajiban utama negara," tegas Ubaid.