Pemerintah Bantu Guru Buka Rekening untuk Pencairan TPG

Pemerintah akan membantu guru yang masih menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) melalui kantor pos untuk membuka rekening bank agar pencairan tunjangan dapat dilakukan langsung ke rekening masing-masing. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kebijakan tersebut di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Medcom pada Jumat, 9 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan.

Suahasil menjelaskan, pembukaan rekening ditujukan kepada guru yang belum menerima tunjangan melalui transfer bank. Dengan mekanisme tersebut, guru tidak perlu lagi mendatangi kantor pos untuk mengambil tunjangan profesi yang menjadi hak mereka.

“Kalau masih ada yang belum menerima lewat rekening, masih harus mengambil ke kantor pos, ya idealnya kita bukakan rekening. Kita bukakan sehingga nanti menjadi bagian dari peningkatan sistem keuangan yang lebih inklusif,” ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Suahasil menjelaskan bahwa transfer langsung TPG bukan mekanisme baru. Pembayaran melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari Rekening Kas Umum Negara menuju rekening pribadi guru telah berjalan setidaknya selama dua tahun terakhir.

Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa pemerintah menyalurkan tunjangan secara langsung kepada penerima melalui sistem perbendaharaan negara.

“Tunjangan profesi guru itu kita bayarkan langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dari Rekening Kas Umum Negara langsung ke rekening guru, rekening individu para guru itu,” ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Menurut Suahasil, mekanisme transfer langsung sebelumnya telah digunakan untuk membayar pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan anggota Polri yang bekerja di instansi pemerintah pusat. Sistem serupa kemudian diterapkan untuk pembayaran tunjangan profesi guru, termasuk guru yang berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah.

Perluasan penggunaan rekening bank tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjangkau masyarakat penerima perlindungan sosial. Suahasil menyebut kelompok penerima bantuan sosial sebagai bagian dari sasaran pengembangan sistem pembayaran melalui rekening.

“Bukan hanya PNS, TNI, Polri, tapi juga para penerima perlindungan sosial, penerima PKH, penerima BPNT,” ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Pemerintah memasukkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), selain aparatur negara dan guru, dalam cakupan perluasan akses layanan keuangan tersebut.