Industri Makanan dan Tembakau Minta Kepastian Regulasi Kesehatan

Keberlangsungan industri makanan, minuman, dan hasil tembakau menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan kesehatan melalui PP Nomor 28 Tahun 2024. Pelaku usaha menilai kepastian aturan diperlukan agar penyesuaian produksi, investasi, dan perlindungan tenaga kerja dapat dipersiapkan dengan baik, dilansir dari Medcom. Persoalan tersebut dibahas dalam Forum Nalar Kita yang diselenggarakan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI) pada Senin, 5 Oktober 2026.

Forum bertema Dampak PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan terhadap Masa Depan Industri Makanan, Minuman, dan Hasil Tembakau itu melibatkan pemerintah, pengusaha, akademisi, serta pekerja. Salah satu pembahasan utama menyangkut ketentuan gula, garam, dan lemak dalam produk pangan serta pengaturan produk hasil tembakau. Pelaksanaan ketentuan tersebut membutuhkan pedoman teknis yang jelas supaya perusahaan dapat menentukan bentuk penyesuaian dan mempersiapkan pelaksanaannya secara terencana.

Joko Baroto dari Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bidang Ketenagakerjaan menilai perubahan peraturan tidak dapat dilepaskan dari kesiapan perusahaan. Penyesuaian komposisi produk, pembaruan proses produksi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan keterampilan pekerja memerlukan waktu serta persiapan.

Dampak perubahan tersebut juga berpotensi meluas ke luar lingkungan pabrik. Pemasok bahan baku, distributor, petani, dan pekerja yang bergantung pada kegiatan produksi dapat ikut terdampak apabila penyesuaian industri mengubah kebutuhan bahan maupun pola operasional. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan perlu memperhitungkan kemampuan pelaku usaha dan dukungan selama masa peralihan. Pertimbangan tersebut dinilai penting untuk menjaga agar perlindungan kesehatan masyarakat dapat berjalan seiring dengan aktivitas ekonomi.

Perwakilan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI) turut menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti. Evaluasi peraturan perlu mengkaji efektivitas pencapaian tujuan kesehatan sekaligus konsekuensinya terhadap kegiatan usaha, kesiapan produksi, dan kesinambungan rantai pasok.

Kepastian Hukum dan Penyesuaian Kebijakan

Selain kesiapan operasional, kejelasan hukum menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan yang harus memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Pedoman pelaksanaan yang terperinci dapat membantu pelaku usaha memahami kewajiban serta mempersiapkan langkah penyesuaian sejak awal. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Ali Rido berpandangan bahwa aturan turunan diperlukan untuk memperjelas penerapan sejumlah ketentuan.

Ia juga menilai kebijakan yang merujuk pada pengalaman negara lain harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Indonesia. Ali Rido menyampaikan, “Dasar kewenangan kita ya berangkat dari kebutuhan nyata di masyarakat, bukan kebutuhan nyata di negara lain,”

Menurut Ali, pengalaman internasional tetap dapat menjadi bahan pembanding dalam penyusunan regulasi. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan karakter industri nasional, ketersediaan bahan baku, serta kondisi masyarakat Indonesia.

Kejelasan ketentuan juga berkaitan dengan keputusan investasi dan perencanaan produksi. Perubahan standar produk dapat memengaruhi kebutuhan bahan baku dan strategi perusahaan, sehingga ketidakpastian dalam pelaksanaannya berpotensi berdampak pada berbagai bagian rantai industri. Aspek ketenagakerjaan menjadi perhatian lain dalam pembahasan tersebut.

Perubahan teknologi dan proses produksi dapat menggeser kebutuhan kompetensi, sehingga peningkatan keterampilan melalui upskilling, reskilling, dan new skilling dinilai perlu diperkuat. Agus Purnomo dari PC FSP RTMM Kudus meminta pemerintah memperhitungkan konsekuensi kebijakan bagi pekerja, terutama di sektor hasil tembakau. Perlindungan tenaga kerja dinilai penting karena penghasilan pekerja berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan produksi industri.

Aturan Nikotin, Tar, dan Cukai Tembakau

Karakteristik tembakau lokal turut menjadi pertimbangan dalam pembahasan ketentuan teknis untuk industri hasil tembakau. Pembina Industri Ahli Madya Kementerian Perindustrian, Nugraha Prasetyo Yogi, menilai penetapan batas nikotin dan tar perlu memperhatikan kondisi bahan baku serta karakter industri di Indonesia.

Menurut pembahasan dalam forum tersebut, kajian mengenai karakteristik bahan baku diperlukan agar penerapan aturan sesuai dengan kondisi industri nasional. Pertimbangan ini juga mencakup posisi petani yang menjadi bagian dari rantai pasok hasil tembakau. Yogi menjelaskan bahwa usulan batas nikotin dan tar masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memahami konsekuensi penerapan ketentuan tersebut terhadap proses produksi dan penggunaan bahan baku.

Selain standar produk, kebijakan cukai turut menjadi perhatian. Yogi menyinggung perbedaan tarif cukai antara Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan jenis rokok lainnya sebagai salah satu bentuk pertimbangan terhadap karakter industri yang padat karya. Ia menilai kepastian tarif dalam jangka waktu lebih panjang dapat membantu perusahaan menyusun proyeksi bisnis dan menentukan kebutuhan investasi. Skema multiyears menjadi salah satu pendekatan yang diharapkan memberikan ruang perencanaan produksi yang lebih terukur.

Yogi menyampaikan, “Tetapi kami mengharapkan ada moratorium kenaikan cukai yang panjang, dan punya tarif, punya kebijakan yang multiyears kembali,” Ia juga menjelaskan manfaat perencanaan tarif untuk beberapa tahun sekaligus bagi kegiatan usaha. “Tarif multiyears itu lebih nyaman bagi industri, karena perencanaannya nanti di masa depan,” katanya.

Pembahasan dalam Forum Nalar Kita memperlihatkan bahwa penerapan kebijakan kesehatan berkaitan dengan kepastian hukum, kesiapan teknologi, investasi, perlindungan pekerja, dan kondisi rantai pasok. Berbagai aspek tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2024 agar tujuan kesehatan masyarakat tetap memperhatikan kondisi industri nasional.