Kemenkes Bahas Batas Tar Nikotin dan Zat Tambahan Tembakau

Rencana pembatasan kadar tar dan nikotin serta pelarangan zat tambahan pada produk tembakau belum ditetapkan pemerintah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih membahas aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, seperti dilansir dari Nasional.

Penyusunan ketentuan tersebut melibatkan pembahasan teknis, kajian ilmiah, serta penghimpunan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan industri dan kebutuhan untuk melindungi kesehatan masyarakat sebelum menetapkan regulasi final.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa pembahasan mengenai batas kadar tar dan nikotin dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama kementerian serta lembaga terkait.

Sementara itu, Kemenkes bertanggung jawab menyusun ketentuan mengenai zat tambahan yang dilarang dalam produk tembakau. Kedua aspek tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum rumusan akhirnya disepakati.

Dalam keterangannya pada Jumat (23/10/2026), Nadia menyampaikan bahwa angka pembatasan dan rumusan regulasi belum diputuskan.

"Besaran batas kadar dan rumusan ketentuan yang akan diatur masih memerlukan pembahasan lebih lanjut," kata Nadia.

Setelah konsultasi publik selesai dilaksanakan, rancangan ketentuan tersebut dibawa ke forum pleno lintas sektor. Forum ini menjadi bagian dari proses perumusan usulan batas kadar untuk setiap jenis produk.

Dengan demikian, perubahan yang muncul dalam rancangan masih merupakan bagian dari penyelarasan kebijakan. Isi draf belum bisa diperlakukan sebagai keputusan akhir selama kementerian dan lembaga terkait belum mencapai kesepakatan.

Industri keberatan terhadap usulan batas maksimal

Perkembangan pembahasan tersebut berkaitan dengan keberatan industri hasil tembakau terhadap usulan batas maksimal tar 10 miligram (mg) dan nikotin 1 mg. Pelaku industri menilai ketentuan itu tidak realistis untuk diterapkan pada industri rokok kretek nasional.

Menanggapi persoalan tersebut, Nadia menyatakan bahwa penentuan ambang batas perlu memperhitungkan karakteristik masing-masing produk dan kemampuan industri dalam memenuhi ketentuan yang akan diberlakukan.

Pertimbangan itu tetap harus sejalan dengan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dan didukung landasan ilmiah yang memadai. Karena itu, penyusunan batas kadar tidak hanya mencakup penentuan angka, tetapi juga pembahasan mengenai penerapannya.

Kemenkes masih menerima masukan dari sejumlah kelompok, termasuk pelaku industri, petani tembakau, kalangan akademisi, dan masyarakat sipil. Pandangan dari berbagai pihak tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi.

Penolakan terhadap rencana pembatasan kadar sebelumnya juga disuarakan oleh ekosistem pertembakauan. Pada Juli lalu, petani tembakau menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kemenko PMK yang berujung pada kesepakatan untuk menunda pembahasan batas maksimal kadar.

Aturan peringatan kesehatan memasuki tahap harmonisasi akhir

Selain pembahasan batas kadar tar dan nikotin, pemerintah juga memproses Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Rancangan tersebut telah mencapai tahap akhir harmonisasi antarkementerian dan lembaga. Pembahasan pasal-pasalnya sudah diselesaikan, meskipun beberapa substansi masih membutuhkan pendalaman dan penyelarasan lebih lanjut.

Kemenkes berupaya mempercepat penyelesaian regulasi melalui koordinasi lintas sektor. Meski demikian, tanggal penetapan belum dapat dipastikan karena masih bergantung pada kelanjutan pembahasan dan kesepakatan bersama.

Berbagai rancangan aturan tersebut disusun sebagai tindak lanjut PP Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Proses pembahasan masih berlangsung untuk memastikan rumusan ketentuan memperoleh kesepakatan antarkementerian dan lembaga terkait.