Menperin Sarmuji Minta Aturan Industri Rokok Lindungi Pekerja

Rencana penerapan aturan baru bagi industri hasil tembakau mendorong Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meminta pemerintah menyeimbangkan perlindungan kesehatan publik, keberlangsungan usaha, dan kepentingan pekerja. Dalam keterangan tertulis pada Selasa, 20 Oktober 2026, Sarmuji menekankan pentingnya penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan dalam pembahasan aturan turunan PP 28 tentang Kesehatan, dilansir dari Medcom. Aturan turunan tersebut mencakup standardisasi kemasan produk tembakau dan rencana pelarangan sejumlah bahan tambahan.

Menurut Sarmuji, pembahasannya perlu melibatkan berbagai perspektif karena industri hasil tembakau bersinggungan dengan sejumlah kementerian serta kebijakan sektoral. Sarmuji menyatakan Kementerian Perindustrian tidak dapat menjadikan satu sudut pandang sebagai satu-satunya dasar penyusunan kebijakan. Pertimbangan kesehatan, menurut dia, perlu dibahas bersama kepentingan lain yang berkaitan dengan sektor tersebut.

"Saya dan Kementerian Perindustrian tidak bisa memaksakan satu perspektif saja. Karena ada perspektif lain, misalkan perspektif kesehatan, yang juga harus kita lihat sama-sama secara menyeluruh," ujar Sarmuji, Menteri Perindustrian.

Ia kembali menekankan perlunya kesamaan pemahaman di antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Sarmuji, kebijakan yang hanya bertumpu pada satu perspektif tidak cukup untuk mengakomodasi beragam kepentingan dalam industri hasil tembakau. "Ya karena itu kita mesti menyamakan persepsi.

Kita juga tidak bisa memaksakan satu perspektif saja karena ada banyak kepentingan. Misalkan perspektif kesehatan saja tidak mungkin," ujar Sarmuji, Menteri Perindustrian.

Selain mempertimbangkan kesehatan masyarakat, Sarmuji menyoroti ketergantungan tenaga kerja terhadap industri rokok. Ia menilai peralihan pekerja perlu mendapat perhatian apabila kebijakan pemerintah nantinya mengubah kondisi industri. "Karena ini juga banyak sekali tenaga kerja yang bergantung di industri rokok. Kecuali kalau pemerintah menyiapkan satu industri baru yang bisa menampung para tenaga kerja ini untuk beralih," ujar Sarmuji, Menteri Perindustrian.

Sarmuji menambahkan bahwa perlindungan tenaga kerja perlu tetap diperhitungkan selama belum tersedia industri alternatif yang mampu menampung pekerja terdampak. Ia juga menyoroti kebutuhan pelaku usaha terhadap kejelasan arah kebijakan pemerintah. "Tentu industri rokok memerlukan kepastian.

Termasuk kepastian bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah dalam perspektif-perspektif itu, supaya mereka punya persiapan," ujar Sarmuji, Menteri Perindustrian. Menurut Sarmuji, penyelarasan kebijakan lintas sektor diperlukan agar pembahasan aturan turunan PP 28 tentang Kesehatan mempertimbangkan kesehatan publik, keberlangsungan industri hasil tembakau, serta perlindungan tenaga kerja.