Kemenkes Bahas Batas Tar Nikotin dan Bahan Tambahan Rokok

Pemerintah masih menyusun aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mencakup pembatasan kadar tar dan nikotin serta larangan bahan tambahan pada produk tembakau dan rokok elektronik. Menurut laporan Nasional, pembahasan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga karena pemerintah masih mengkaji dasar ilmiah, aspek teknis, serta masukan pemangku kepentingan. Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa pembahasan batas kadar tar dan nikotin dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama kementerian dan lembaga terkait.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab merumuskan ketentuan mengenai bahan tambahan yang dilarang dalam produk tembakau. Nadia menyatakan bahwa penetapan batas kadar masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

"Besaran batas kadar dan rumusan ketentuan yang akan diatur masih memerlukan pembahasan lebih lanjut," kata Siti Nadia Tarmizi, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan.

Setelah konsultasi publik, rancangan aturan tersebut memasuki pembahasan pleno lintas sektor untuk menyusun usulan batas kadar berdasarkan jenis produk. Dengan demikian, angka dan rumusan yang tercantum dalam draf belum menjadi keputusan final pemerintah. Pembahasan berlangsung di tengah keberatan industri hasil tembakau terhadap usulan batas maksimal tar 10 miligram dan nikotin 1 mg per batang rokok. Pelaku industri menilai ketentuan tersebut sulit diterapkan pada rokok kretek nasional serta mengkhawatirkan dampaknya terhadap produksi, petani tembakau, dan keberlangsungan usaha di sepanjang rantai industri.

Pemerintah menyatakan penetapan batas perlu memperhitungkan karakteristik produk dan kesiapan industri tanpa mengabaikan perlindungan kesehatan masyarakat. Masukan masih dibuka bagi pelaku industri, petani, akademisi, dan masyarakat sipil setelah aksi petani tembakau di kantor Kemenko PMK pada Juli 2026 turut mendorong penundaan pembahasan batas kadar. Selain pembatasan tar dan nikotin, pemerintah menyiapkan ketentuan mengenai bahan tambahan dan perisa dalam produk tembakau serta rokok elektronik. Aturan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2024, yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Secara terpisah, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik telah mencapai tahap akhir harmonisasi antarkementerian dan lembaga. Meski pembahasan pasal telah selesai, sejumlah substansi masih memerlukan pendalaman dan jadwal penetapan belum dipastikan. Michael Hadylaya, ahli hukum sekaligus dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, menilai pengaturan bahan tambahan perlu memiliki standar yang jelas, terukur, dan tidak diskriminatif.

Ia merujuk PP Nomor 28 Tahun 2024 yang membuka pengecualian terhadap larangan bahan tambahan apabila secara ilmiah terbukti tidak berbahaya bagi kesehatan. Menurut Michael, produsen dapat diwajibkan membuktikan keamanan bahan yang digunakan, tetapi standar pembuktian harus realistis dan dapat diterapkan. Ia menekankan perlunya indikator yang jelas sebagai dasar penilaian.

"Negara perlu menetapkan standar dengan indikator tolok ukur yang jelas dan memang bisa diterapkan," ujar Michael Hadylaya, Rabu (28/10/2026).

Michael menguraikan tiga pertimbangan utama dalam penyusunan aturan. Pertama, pemerintah perlu memiliki bukti ilmiah yang menghubungkan bahan terlarang dengan risiko kesehatan yang hendak dicegah, dengan mempertimbangkan sifat, kadar, cara penggunaan, dan dampaknya. Ia juga menilai bahaya merokok secara umum tidak otomatis menjadi alasan untuk melarang setiap bahan tambahan.

Kedua, bentuk pembatasan perlu sebanding dengan risiko, termasuk mempertimbangkan pengendalian melalui batas kadar atau ketentuan teknis sebelum menerapkan larangan total. Pertimbangan ketiga adalah konsistensi standar bagi bahan dengan profil risiko setara agar tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif. Michael merujuk sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia mengenai rokok kretek, ketika Indonesia menggugat kebijakan Amerika Serikat yang melarang rokok kretek tetapi mengecualikan rokok mentol.

Menurut Michael, sengketa tersebut memperlihatkan pentingnya kebijakan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tetap memiliki kewenangan mengatur karakteristik produk, sementara pembatasan bahan tambahan masih memerlukan dasar ilmiah dan perumusan standar yang dapat diterapkan.