Industri Asuransi Kaji Produk Asuransi Kredit Karbon

Industri asuransi Indonesia mulai menjajaki pengembangan produk asuransi kredit karbon untuk melindungi pembeli, investor, dan pengembang proyek dari berbagai risiko. Dilansir dari Keuangan, inisiatif tersebut masih berada dalam tahap awal karena pelaku industri tengah mempelajari karakteristik produk, cakupan jaminan, serta mekanisme klaimnya.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan membenarkan adanya pembahasan tersebut saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026). Menurut dia, industri masih memerlukan pemahaman lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan yang akan ditawarkan, mengingat bisnis karbon di Indonesia juga tergolong baru.

"Benar, cuma masih tahap awal. Asuransi umum itu belum tahu bentuknya seperti apa nanti. Sebab, bisnis karbon di Indonesia sendiri juga baru, walaupun sudah ada kepala eksekutifnya. Kami masih menunggu," ujar Budi Herawan, Ketua Umum AAUI.

Budi menjelaskan, asuransi kredit karbon merupakan bidang yang memerlukan kajian khusus, termasuk mengenai karakteristik risiko dan penerapan perlindungannya. AAUI juga mempelajari praktik di sejumlah negara Eropa yang lebih dahulu mengembangkan produk serupa.

"Kami masih terus mempelajari hal tersebut. Apa sebetulnya yang disebut karbon itu? Bagaimana jaminannya?

Bagaimana klaimnya? Sebab, hal itu juga menyangkut lintas negara, selain Indonesia," ungkap Budi Herawan.

Menurut Budi, sejumlah perusahaan asuransi besar di luar negeri telah menawarkan perlindungan kredit karbon. Pengalaman perusahaan-perusahaan tersebut menjadi salah satu referensi bagi industri Indonesia untuk menilai peluang pengembangan produk, meskipun kesiapan pasar dan pelaku usaha tetap menjadi pertimbangan.

"Kalau dari narasumber yang saya dengar, cukup menjanjikan. Cuma kembali lagi dengan kesiapan industri," kata Budi Herawan.

Asuransi kredit karbon memberikan perlindungan terhadap nilai, investasi, atau pengiriman kredit karbon. Instrumen ini berkaitan dengan sertifikat yang merepresentasikan izin emisi atau hasil pengurangan gas rumah kaca, dengan risiko yang dapat mencakup kegagalan proyek, kerugian fisik, serta kegagalan penyerahan kredit kepada pihak yang berhak menerimanya.

Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO) Yulius Billy Bhayangkara menyatakan bahwa pembahasan mengenai produk tersebut juga berlangsung di kalangan industri asuransi. Keterkaitannya dengan kawasan hutan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pengembangan perlindungan ini.

"Jadi, saat ini memang ada inisiatif tambahan mau masuk ke carbon credit. Sebab, hal itu juga berhubungan dengan hutan-hutan. Sudah ada pembicaraan dan produknya memang baru, serta sangat teknis," ucap Yulius Billy Bhayangkara, Ketua Umum DAI sekaligus Ketua Umum APPARINDO.

Yulius menyampaikan bahwa pelaku industri masih mempelajari karakteristik asuransi kredit karbon. Industri telah mengenali peluang produk tersebut, tetapi arah pengembangannya masih menunggu hasil pembahasan dan kajian lebih lanjut.

Di tengah penjajakan produk baru tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi komersial mencapai Rp 255,4 triliun per Agustus 2026, tumbuh 2,66% secara tahunan atau year on year (YoY).

Untuk segmen asuransi umum dan reasuransi, premi tercatat sebesar Rp 99,61 triliun per Agustus 2026, mengalami kontraksi 2,35% YoY. Sementara itu, premi asuransi jiwa mencapai Rp 125,75 triliun, meningkat 7,01% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut data OJK.