Hashim Sebut APBN Bisa Surplus Rp900 Triliun

Potensi penerimaan negara yang belum tergarap dinilai dapat mengubah posisi fiskal Indonesia secara signifikan. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo memperkirakan APBN bisa mencatat surplus hingga Rp900 triliun apabila Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta penerimaan lainnya.

Dalam Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026), Hashim menyebut potensi penerimaan negara yang belum dimanfaatkan mencapai Rp1.500 triliun. Menurut dia, optimalisasi kinerja aparat perpajakan menjadi faktor penting untuk merealisasikan potensi tersebut.

Hashim membandingkan kondisi itu dengan defisit APBN yang disebutnya saat ini berada di atas Rp500 triliun. Ia menilai peningkatan pemungutan penerimaan negara dapat mengubah kondisi defisit menjadi surplus.

"Saya dengar defisit APBN sekitar Rp500 triliun lebih. Kalau aparat kita, Pajak dan Bea Cukai bekerja seperti seharusnya, kita bisa surplus tahun ini Rp900 triliun," ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tersebut juga menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut perhitungannya, penerimaan yang berasal dari pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru mencapai sekitar 12% dari PDB.

Angka tersebut berada di bawah sejumlah negara pembanding. Hashim menyebut rasio penerimaan Kamboja mencapai 18%, India sebesar 20%, sedangkan negara-negara Afrika berada di kisaran 16%.

Selisih enam poin persentase antara Indonesia dan Kamboja, menurut Hashim, menunjukkan masih besarnya ruang untuk meningkatkan penerimaan negara. Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada kapasitas ekonomi nasional, melainkan belum maksimalnya pengumpulan penerimaan oleh aparat terkait.

Dalam penjelasannya, Hashim mengkritik pemungutan penerimaan yang dinilai belum menjangkau seluruh aktivitas ekonomi, termasuk yang belum tercatat dalam administrasi pemerintah.

"Terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat tidak dipungut," tegas Hashim.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Hashim menyebut pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara. Pemerintah juga akan memanfaatkan sistem elektronik, teknologi informasi, dan kecerdasan buatan untuk mengawasi transaksi ekonomi serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Salah satu kebijakan yang telah diterbitkan adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Kebijakan tersebut menjadi dasar pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan konsumen di Indonesia.

Penerapan SPP-TDLN dimulai pada 25 September 2026. Pada tahap awal, pemerintah menunjuk enam penerbit instrumen pembayaran sebagai pemungut PPN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia, dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).