Ditjen Pajak Pertimbangkan Restitusi di Tengah Target Penerimaan

Pemerintah masih mengejar penerimaan pajak Rp 750,1 triliun pada tiga bulan terakhir 2026, sementara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mempertimbangkan kondisi penerimaan negara dalam menentukan pencairan restitusi hingga akhir tahun. Dilansir dari Nasional, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan realisasi restitusi masih bergantung pada perkembangan penerimaan dan arahan Menteri Keuangan.

Data Ditjen Pajak menunjukkan penerimaan pajak hingga akhir September 2026 mencapai Rp 1.607,6 triliun atau 68,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Pemerintah perlu mengumpulkan sisa Rp 750,1 triliun selama Oktober hingga Desember, dengan kebutuhan rata-rata Rp 250 triliun per bulan.

Bimo mengatakan proyeksi penerimaan pajak dan pencairan restitusi masih berubah sehingga otoritas pajak belum bisa memastikan jumlah pengembalian pajak hingga Desember 2026.

"Yang jelas, kalau misalnya kami targetkan penerimaan pajak sekitar Rp 2.300 triliun, saya akan melihat sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, pada Kamis (15/10/2026).

Di tengah upaya memenuhi target penerimaan, Ditjen Pajak menyatakan tetap menjalankan kebijakan sesuai ketentuan hukum dan standar operasional prosedur. Pelaksanaan kebijakan tersebut mencakup pemenuhan hak wajib pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Otoritas pajak juga mengarahkan kebijakan untuk mendukung sektor prioritas, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri padat karya, serta sektor yang berorientasi ekspor.

"Prioritasnya UMKM, prioritasnya yang padat karya, padat karya, dan berikutnya yang mendorong ekspor," kata Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Menurut data Ditjen Pajak, pencairan restitusi hingga September 2026 tercatat sebesar Rp 198,71 triliun. Angka tersebut turun 38,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya meminta Ditjen Pajak melonggarkan proses pencairan restitusi bagi dunia usaha. Ia menilai pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak yang perlu dipenuhi secepat mungkin, terutama bagi UMKM dan industri padat karya.

Suahasil juga menyampaikan bahwa pelonggaran proses restitusi telah mulai diterapkan oleh otoritas pajak.

"Kami memahami bahwa pengelolaan restitusi akan segera kami longgarkan dan rekan-rekan di Ditjen Pajak telah mulai melakukan pelonggaran ini," ujar Suahasil Nazara.