Hashim Nilai APBN Bisa Surplus Rp 900 Triliun

Peningkatan penerimaan negara dinilai dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mencatatkan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 900 triliun. Potensi tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djohohadikusumo, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Menurut Hashim, optimalisasi pendapatan pemerintah menjadi faktor penting untuk memperkuat kemampuan negara membiayai program pembangunan. Ia menilai penerimaan yang belum maksimal selama ini membatasi ruang fiskal pemerintah dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.

Dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 pada Kamis (29/10/2026), Hashim menyoroti perbedaan rasio penerimaan negara Indonesia dengan Kamboja. Ia menyebut rasio Indonesia berada di kisaran 12% dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan Kamboja mencapai 18%.

Perbedaan tersebut menjadi dasar perkiraannya mengenai besarnya potensi pendapatan tambahan yang dapat diperoleh Indonesia apabila rasio penerimaan negara meningkat hingga menyamai capaian Kamboja.

Dengan PDB Indonesia yang tercatat sekitar Rp 25.000 triliun, selisih rasio penerimaan sebesar 6 poin persentase diperkirakan setara dengan tambahan pendapatan negara Rp 1.500 triliun per tahun. Perhitungan ini menjadi salah satu dasar penilaian Hashim mengenai peluang penguatan kapasitas fiskal.

Hashim mengaitkan potensi surplus APBN dengan optimalisasi kinerja aparat perpajakan dan kepabeanan. Ia menilai peningkatan efektivitas kedua bidang tersebut dapat membantu pemerintah memperoleh penerimaan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Dalam penyampaiannya di hadapan peserta Rapimnas Kadin 2026, Hashim mengatakan, "Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seperti orang Kamboja, seharusnya kita surplus tahun ini Rp 900 triliun," ujar Hashim.

Angka tambahan penerimaan Rp 1.500 triliun dan potensi surplus APBN Rp 900 triliun merupakan dua nilai yang disebut Hashim dalam penjelasannya. Keduanya berkaitan dengan pandangannya mengenai peluang peningkatan pendapatan negara, tetapi merujuk pada hal yang berbeda.

Aktivitas ekonomi yang belum tercatat menjadi perhatian

Selain membandingkan rasio penerimaan dengan negara lain, Hashim menyoroti besarnya aktivitas ekonomi Indonesia yang belum masuk dalam pencatatan resmi. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya ruang untuk memperluas basis penerimaan pemerintah.

Ia mengutip perkiraan Bank Dunia yang menyebut sekitar 35%-40% kegiatan ekonomi Indonesia belum tercatat secara resmi. Nilai aktivitas ekonomi yang belum masuk dalam pencatatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 10.000 triliun.

Besarnya aktivitas ekonomi yang belum tercatat menjadi salah satu aspek yang disoroti dalam pembahasan mengenai optimalisasi penerimaan negara. Menurut penjelasan Hashim, perluasan basis penerimaan, termasuk melalui pemungutan pajak yang lebih optimal, dapat mendukung peningkatan pendapatan pemerintah.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjangkau transaksi ekonomi yang selama ini belum dikenai pajak secara maksimal. Pemerintah, menurut Hashim, telah menyiapkan pendekatan berbasis teknologi untuk mendukung peningkatan penerimaan.

Teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk penerimaan negara

Hashim menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan pemanfaatan teknologi digital, teknologi informasi (IT), dan kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari upaya memperbaiki penerimaan negara.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk membantu menjangkau transaksi ekonomi yang belum terpantau atau belum dipungut pajaknya secara optimal. Pemanfaatan teknologi diharapkan mendukung upaya pemerintah memperluas basis penerimaan di tengah besarnya aktivitas ekonomi yang belum tercatat.

Dengan rasio penerimaan negara Indonesia yang disebut sekitar 12% dari PDB, Hashim menilai peningkatan efektivitas pemungutan dan perluasan pencatatan kegiatan ekonomi memiliki potensi besar terhadap kapasitas fiskal. Perkiraan surplus Rp 900 triliun dan tambahan penerimaan Rp 1.500 triliun menjadi angka utama yang ia kemukakan dalam pembahasan tersebut.