Kemenkeu Pangkas Perjalanan Dinas Kementerian 30 Persen

Kementerian Keuangan meminta kementerian dan lembaga melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen pada kuartal IV 2026. Kebijakan ini berlaku untuk pagu perjalanan dinas yang belum direalisasikan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 tertanggal 8 Oktober 2026.

Dilansir dari Kementerian Keuangan, penghematan tersebut diarahkan untuk mempertajam pengelolaan belanja negara agar fokus pada target dan hasil pembangunan. Instruksi itu disampaikan kepada kementerian, lembaga, serta sejumlah pimpinan institusi negara.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menjelaskan kebijakan ini merupakan penguatan atas arah pengelolaan belanja yang telah berjalan sepanjang 2026.

"Prinsipnya bahwa kebijakan tersebut adalah merupakan penguatan atas arah kebijakan yang telah dijalankan sepanjang 2026, terutama melalui dikeluarkannya surat S-98 Februari 2026 ini. Jadi kebijakan ini bertujuan untuk mempertajam pengelolaan belanja agar semakin fokus pada pencapaian keluaran dan hasil yang direncanakan," ujar Sudarto, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Sudarto menambahkan, penghematan dilakukan dengan memastikan setiap pengeluaran negara memberi manfaat optimal, terutama saat memasuki triwulan IV. Menurut Kementerian Keuangan, efisiensi perjalanan dinas dilakukan melalui optimalisasi pertemuan daring, pembatasan perjalanan yang tidak prioritas, serta pengurangan jumlah dan frekuensi perjalanan.

"Jadi bukan sesuatu yang baru, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal terlebih ketika kita memasuki triwulan IV," ujar Sudarto, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Surat S-708/MK.03/2026 juga mengatur penundaan belanja pendukung aparatur yang belum direalisasikan. Komponen yang dimaksud mencakup pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan atau pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi atau rehabilitasi gedung dan kantor.

Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Sudarto menyebut fokus pemerintah tetap pada pencapaian target prioritas pembangunan. Penajaman belanja tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelancaran tugas dan program prioritas.

"Fokusnya adalah kita mengajak seluruh kementerian/lembaga untuk semakin fokus untuk mencapai target-target yang sudah direncanakan," ujar Sudarto, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Menurut Sudarto, kebijakan efisiensi ini bukan kebijakan baru dan bertujuan memastikan kualitas belanja pemerintah tetap terjaga. Mekanisme penghematan dilakukan melalui pemblokiran anggaran dengan automatic adjustment menggunakan kode 9 pada Halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Dalam penjelasan lain yang dikutip dari Antara, Sudarto kembali menyampaikan tujuan pengelolaan belanja agar manfaat anggaran negara lebih optimal pada akhir tahun.

"Jadi, bukan sesuatu yang baru, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal, terlebih ketika kita memasuki triwulan IV," ujar Sudarto, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Antara juga melaporkan Kementerian Keuangan meminta kementerian dan lembaga tetap menjaga pelaksanaan program prioritas meski dilakukan efisiensi belanja perjalanan dinas.

"Fokusnya adalah kami mengajak seluruh kementerian/lembaga makin fokus untuk pencapaian target-target yang sudah direncanakan," ujar Sudarto, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.