DJP Petakan Wajib Pajak untuk Amankan Penerimaan Akhir 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkuat pengamanan penerimaan negara melalui pemetaan wajib pajak berbasis data pada tiga bulan terakhir 2026. Strategi ini ditujukan untuk mengoptimalkan potensi pajak, mempercepat penyelesaian pekerjaan yang masih dapat direalisasikan hingga akhir tahun, serta mengejar target penerimaan, dilansir dari Nasional. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, DJP telah memiliki sistem untuk memetakan penanganan wajib pajak oleh setiap account representative (AR).

Sistem tersebut mencatat perlakuan pada tahun sebelumnya, tindak lanjut pada tahun berjalan, serta kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Melalui pemetaan itu, otoritas pajak dapat mengidentifikasi jumlah wajib pajak yang menjadi tanggung jawab masing-masing petugas dan menilai dampak penanganannya terhadap penerimaan negara. Bimo meminta petugas memaksimalkan pekerjaan yang tersisa selama tiga bulan terakhir tahun ini.

"AR-AR kami sudah ketahuan apa yang harus dilakukan. Saya minta untuk dihabisin tiga bulan terakhir. Pemeriksa juga begitu," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Bimo, penggunaan data menjadi dasar untuk mengarahkan pengawasan dan pemeriksaan agar lebih terukur. Petugas diharapkan memprioritaskan pekerjaan yang berpotensi menghasilkan penerimaan bagi negara. Selain mengoptimalkan kegiatan pengawasan, DJP akan mempercepat penyelesaian pekerjaan yang masih tertunda dan dapat dilaksanakan hingga akhir Desember 2026. Percepatan tersebut juga mencakup penegakan hukum di bidang perpajakan.

"Yang outstanding, yang bisa dieksekusi sampai akhir Desember akan diakselerasi. Penegakan hukum juga begitu," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak. Bimo menegaskan, pengamanan penerimaan akan mengandalkan basis data yang kuat dan pelaksanaan yang terukur. Setiap langkah penanganan diharapkan memiliki sasaran yang jelas serta dapat dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap penerimaan negara.

Di sisi lain, Bimo mengeklaim kinerja perpajakan pada 2026 merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ia turut menyinggung sejumlah indikator, termasuk tax buoyancy, tanpa merinci angka indikator tersebut dalam keterangannya. Berdasarkan data penerimaan pajak hingga 30 September 2026, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp 1.607,6 triliun.

Angka tersebut masih berada di bawah target penerimaan pajak 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun. Data tersebut menunjukkan kekurangan penerimaan sebesar Rp 750,1 triliun dibandingkan target tahunan. Dengan sisa waktu tiga bulan hingga akhir Desember 2026, DJP mengarahkan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum untuk mengoptimalkan penerimaan yang masih dapat direalisasikan.