Gugatan Iklim Menguji Tanggung Jawab Pemerintah Kanada

Kelalaian pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim dapat berujung pada tuntutan hukum. Perkembangan tersebut terlihat di Kanada ketika 15 anak muda membawa kebijakan pengendalian emisi negaranya ke pengadilan federal, sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Perkara tersebut menjadi perhatian dalam perkembangan litigasi perubahan iklim karena menyangkut tanggung jawab negara melindungi masyarakat dari dampak pemanasan global. Proses persidangannya resmi dimulai pada 26 Oktober 2026 di Vancouver, Kanada.

Kasus yang dikenal dengan nama La Rose v. His Majesty the King itu sebenarnya telah berjalan sejak 2019. Persidangan dijadwalkan berlangsung selama empat pekan untuk memeriksa gugatan terhadap kebijakan pemerintah Kanada.

Dasar gugatan 15 anak muda di Kanada

Pokok persoalan dalam perkara ini berkaitan dengan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca. Para penggugat menilai pemerintah belum menjalankan langkah yang cukup untuk mengendalikan emisi dan menghadapi ancaman perubahan iklim. Mereka berpendapat bahwa sasaran penurunan emisi beserta kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak memenuhi rekomendasi ilmiah.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan hak dasar warga negara, khususnya generasi muda. Dalam argumentasi hukumnya, para penggugat mengacu pada Section 7 Canadian Charter of Rights and Freedoms. Ketentuan tersebut menjamin hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan diri.

Menurut mereka, kegagalan pemerintah menjalankan kebijakan iklim yang memadai dapat mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional tersebut. Karena itu, persoalan emisi tidak hanya dipandang sebagai masalah lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat.

Ancaman yang menjadi perhatian para penggugat bukan sekadar perkiraan mengenai kondisi lingkungan pada masa mendatang. Mereka turut mengangkat berbagai kejadian yang telah dirasakan masyarakat akibat perubahan iklim. Beberapa dampak yang disoroti mencakup kebakaran hutan, gelombang panas, kekeringan, serta banjir. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi bagian dari alasan mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui proses peradilan.

Melalui gugatan tersebut, 15 anak muda itu menginginkan adanya pernyataan pengadilan bahwa kebijakan pemerintah bertentangan dengan hak konstitusional. Mereka juga meminta pemerintah diwajibkan menyusun rencana pemulihan iklim berdasarkan rekomendasi sains. Meski proses hukum telah memasuki tahap persidangan, belum terdapat putusan yang menyatakan pemerintah Kanada bersalah. Dengan demikian, gugatan tersebut masih harus melalui pemeriksaan pengadilan sebelum menghasilkan keputusan.

Hasil perkara ini dinilai penting untuk menguji batas kewenangan pengadilan dalam meminta pertanggungjawaban negara. Terutama ketika kebijakan pemerintah mengenai perubahan iklim dianggap belum memberikan perlindungan yang memadai.

Gugatan lingkungan juga berlangsung di Indonesia

Persoalan pertanggungjawaban pemerintah atas kerusakan lingkungan turut muncul dalam perkara hukum di Indonesia. Pada Oktober 2026, gugatan warga mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat mulai diperiksa di Pengadilan Negeri Pontianak.

Menurut pemberitaan Channel News Asia (CNA), terdapat empat penggugat dalam perkara tersebut. Salah satunya adalah organisasi masyarakat adat AMAN yang menggugat pemerintah karena dinilai tidak menangani kebakaran dan dampak kabut asap secara memadai. Dalam perkara ini, Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Kalimantan Barat tercatat sebagai bagian dari 10 pihak yang digugat.

Para penggugat mempersoalkan dugaan kelalaian serius pemerintah dalam mengendalikan kebakaran hutan serta mengawasi pelaksanaan pemadaman. Persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan. Asap dari peristiwa tersebut menyebar ke sejumlah wilayah dan menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Dampak karhutla tidak hanya dirasakan melalui memburuknya kondisi kesehatan, khususnya gangguan pada sistem pernapasan. Aktivitas pendidikan dan transportasi juga ikut terganggu akibat kabut asap yang menyelimuti kawasan terdampak.

Penutupan sekolah menjadi salah satu konsekuensi yang harus dihadapi masyarakat. Selain itu, kegiatan transportasi turut mengalami hambatan selama kabut asap berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Pengadilan menjadi jalur pertanggungjawaban kebijakan iklim

Perkara di Kanada dan Indonesia memperlihatkan bagaimana persoalan lingkungan dapat dibawa ke ranah hukum. Kedua gugatan tersebut sama-sama menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menangani persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks perubahan iklim, kewajiban negara tidak berhenti pada penetapan sasaran pengurangan emisi. Kebijakan yang disusun juga menjadi perhatian ketika masyarakat menilai pelaksanaannya belum mampu mengatasi ancaman lingkungan.

Hal serupa terlihat dalam gugatan karhutla di Kalimantan Barat. Penggugat mempersoalkan pengendalian kebakaran dan penanganan dampak kabut asap yang telah mengganggu kesehatan serta aktivitas warga selama berbulan-bulan. Perkembangan berbagai perkara tersebut menempatkan kebijakan lingkungan sebagai persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat.

Perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan, dan keamanan diri menjadi bagian dari argumentasi hukum dalam gugatan di Kanada. Karena itu, keberhasilan kebijakan iklim tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan target penurunan emisi atau dokumen perencanaan. Pemerintah juga perlu menunjukkan pelaksanaan komitmen melalui tindakan nyata dalam menangani persoalan lingkungan.

Apabila kebijakan dan tindakan pemerintah dianggap tidak memadai, masyarakat memiliki ruang untuk mengajukan tuntutan melalui jalur hukum. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya meminta pertanggungjawaban negara atas penanganan perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan warga.