Gibran Buka Suara Usai MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan dirinya dalam Pemilu 2024. Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang di Jakarta pada Selasa (6/10/2026) malam, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Gibran saat meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/10/2026). Meskipun MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA miliknya, gugatan tersebut resmi tidak dapat diterima.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," kata Gibran, Wakil Presiden RI.

Gibran menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan sekolah menengah atas sebelum melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di luar negeri.

"Ya kalau saya Enggak lulus SMA, kan saya Enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujar Gibran, Wakil Presiden RI.

Setelah keluarnya putusan perkara tersebut, Gibran menegaskan komitmennya untuk kembali berfokus menjalankan tugas pimpinan negara dan mengawal seluruh program pemerintah.

"Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," ucap Gibran, Wakil Presiden RI.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutus perkara sengketa syarat pendidikan tersebut dalam persidangan resmi karena permohonan yang diajukan dinilai tidak memenuhi kualifikasi hukum.

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menjelaskan bahwa pihak pemohon yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil hingga perseorangan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 2/2024, hak pengajuan sengketa pemilu hanya dimiliki oleh pasangan calon kontestan pemilu.

"Oleh karena itu, para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo," kata Liliek, Hakim Konstitusi.

Atas dasar pertimbangan kedudukan hukum tersebut, seluruh dalil yang disampaikan para pemohon dalam pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim karena dinilai tidak memiliki relevansi.