Emil Dardak Larang Sekolah Tahan Ijazah di Jawa Timur

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menahan ijazah lulusan dengan alasan apa pun, termasuk persoalan sumbangan komite. Pernyataan tersebut disampaikan melalui media sosial dan dikutip pada Rabu (21/10/2026), menyusul keluhan warga yang kesulitan mengambil ijazah mereka, dilansir dari Detikcom.

Emil menekankan bahwa pengambilan ijazah tidak boleh dikaitkan dengan pembahasan maupun janji pembayaran sumbangan komite. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Timur yang melarang pembahasan sumbangan komite ketika siswa atau lulusan mengambil dokumen kelulusannya.

Dalam unggahan media sosialnya, Emil menyampaikan larangan tersebut secara langsung kepada masyarakat Jawa Timur.

"Warga Jatim, tidak boleh ada sekolah yang menahan ijazah, dan tidak boleh dikaitkan dengan segala janji atau pembahasan mengenai sumbangan komite," tulis Emil Dardak.

Emil mengungkapkan bahwa dirinya menerima pesan langsung dari warga yang mengadukan persoalan ijazah tertahan. Keluhan itu muncul setelah seorang warga mengaku diminta membayar ketika hendak mengambil dokumen kelulusannya di sekolah.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki kebijakan yang membenarkan penahanan ijazah. Emil juga meminta warga yang mengalami masalah tersebut untuk kembali mendatangi sekolah guna mengambil dokumen mereka.

Dalam keterangannya, Emil menceritakan pengaduan yang diterimanya melalui media sosial serta tindak lanjut yang ia berikan kepada warga.

"Jadi saya menerima DM, pertama keluhan di medsos, lalu saya diminta di-DM mengenai ada yang bilang, 'Pak mohon bagaimana ijazah kami ditahan', katanya begitu. Lalu setelah saya DM, saya juga sampaikan bahwa kebijakan kita tidak ada sama sekali penahanan ijazah ya, nggak ada penahanan ijazah," kata Emil Dardak.

Menurut Emil, warga tersebut kemudian menyampaikan bahwa sekolah meminta uang saat ijazah hendak diambil. Ia menegaskan bahwa pengambilan ijazah tidak mensyaratkan pembayaran.

Emil melanjutkan penjelasannya mengenai respons yang ia berikan setelah menerima laporan tersebut.

"Lalu akhirnya saya bilang, 'Udah coba, ambil lagi ke sekolah'. Lalu yang bersangkutan bilang, 'Pak, kalau saya ngambil ke sekolah itu saya ditagih uang'. Saya bilang nggak ada ditagih uang, udah ijazahnya saya yang pegang," lanjut Emil Dardak.

Ia mengkhawatirkan sebagian siswa atau wali murid memilih tidak mengambil ijazah karena merasa masih memiliki janji dengan komite sekolah. Emil menegaskan bahwa dokumen kelulusan tersebut dapat diambil tanpa biaya.

Menurut Emil, ijazah diperlukan untuk berbagai keperluan, termasuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan melamar pekerjaan. Paket dokumen kelulusan juga telah dilengkapi lampiran lain serta beberapa salinan yang dilegalisasi.

Untuk menegaskan tidak adanya pungutan dalam pengambilan dokumen tersebut, Emil kembali menyampaikan pernyataannya.

"Bisa diambil, tidak ada biaya sama sekali," ujar Emil Dardak.

Emil juga menyebut sejumlah sekolah telah aktif menghubungi lulusan agar segera mengambil ijazah mereka. Namun, sebagian lulusan belum dapat dihubungi, antara lain karena telah pindah tempat tinggal tanpa menyampaikan informasi terbaru kepada sekolah.

Larangan penahanan ijazah juga tercantum dalam Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, Serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnahan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022.

Pasal 9 ayat (2) peraturan tersebut mengatur larangan bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik yang sah.

"Satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apa pun," bunyi Pasal 9 ayat (2) Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022.

Untuk menangani kendala pengambilan ijazah, Emil turut mencantumkan nomor layanan pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yakni +62 811 3110 8881.