DPR Terima Desakan Hak Angket atas Polemik Ijazah Gibran

Desakan pembentukan hak angket untuk menyelidiki polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengemuka di DPR setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara terkait persyaratan pendidikannya. Pada Senin, 12 Oktober 2026, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menerima perwakilan Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) di Ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta, yang meminta parlemen menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Pertemuan itu dihadiri perwakilan Formappi, Menteng Club, SAKTI, Germas PP PMKRI, Lima Indonesia, serta sejumlah akademisi. AKSI meminta Fraksi Golkar mengambil sikap terbuka dan mendorong penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat untuk mengusut persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Doli menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan fraksi dan partainya. Ia menegaskan bahwa anggota DPR berkewajiban menerima masukan masyarakat tanpa membedakan kelompok yang menyampaikannya.

Dalam pertemuan tersebut, akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai parlemen dapat menjadi ruang untuk menindaklanjuti persoalan setelah putusan MK. Ia menjelaskan bahwa hak angket memungkinkan DPR memanggil pihak terkait guna memeriksa persoalan yang dipersoalkan para pemohon.

Ubedilah mengatakan, "Ruang yang paling memungkinkan setelah MK mengambil keputusan itu adalah parlemen untuk menguji apakah bisa menyatakan pendapat, apakah bisa menggunakan hak konstitusional untuk hak angket, sehingga DPR bisa memanggil pihak-pihak yang terkait untuk menguji kebenarannya."

Ia juga menyampaikan bahwa proses di DPR dapat berlanjut ke hak menyatakan pendapat. Menurut Ubedilah, mekanisme tersebut berpotensi berujung pada proses pemakzulan apabila ditemukan dasar konstitusional yang memenuhi persyaratan.

Ubedilah menyatakan, "Maka memungkinkan sebetulnya DPR melanjutkan pada hak menyatakan pendapat dan itu bisa berujung pada pemakzulan atau pergantian wakil presiden. Dan di dalam konstitusi kita sebenarnya itu sudah diatur, dan pergantian presiden atau wakil presiden itu hal yang biasa menurut saya dalam demokrasi dan dalam negara modern."

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti turut mendesak tindak lanjut DPR. Ia merujuk persidangan MK dan mempersoalkan tidak ditemukannya dokumen ijazah setara SMA milik Gibran dalam proses tersebut.

Ray mengatakan, "Dalam fakta persidangan tidak ada ijazah Gibran. Pertama ya Gibran karena punya masa lalu dia mundur, dan nyatanya bisa dibuktikan dalam pengadilan, tidak ada ijazahnya." Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ray mengenai fakta persidangan, bukan amar putusan yang menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah.

Dalam empat poin tuntutannya, AKSI meminta Golkar memprakarsai penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat dengan merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 serta Undang-Undang MD3. Aliansi itu juga mendesak DPR memanggil KPU dan Bawaslu untuk memeriksa proses pencalonan Gibran.

AKSI meminta pimpinan partai politik tidak membatasi kewenangan konstitusional anggota DPR melalui kesepakatan antarelite. Aliansi tersebut juga mendesak Gibran mengundurkan diri atau menghentikan pembelaan melalui opini publik, dengan alasan persoalan dokumen perlu diuji melalui mekanisme yang berlaku.

Doli mengatakan, "Kami sudah betul-betul mendengar secara saksama apa yang disampaikan, termasuk tuntutan yang tadi disampaikan. Bahwa masukan-masukan itu akan kemudian kami tindak lanjuti, seperti yang saya katakan tadi, saya akan sampaikan kepada pimpinan kami di fraksi maupun di partai." Ia tidak menyatakan bahwa Golkar telah memutuskan untuk mendukung penggunaan hak angket.

Putusan MK yang menjadi latar polemik tersebut menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, pertimbangan putusan menyebut tidak ditemukan dokumen yang membuktikan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA dari luar negeri. MK juga menyatakan tidak lagi berwenang mendiskualifikasi calon setelah masa pencalonan berakhir dan pelantikan berlangsung.

Persoalan pertanggungjawaban lembaga kemudian meluas ke KPU, Bawaslu, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dalam persidangan, Ketua KPU mengakui lembaganya tidak memverifikasi surat penyetaraan kepada dinas pendidikan karena tidak melihat adanya keraguan atau menerima aduan.

Persoalan lain menyangkut Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA luar negeri. Pengaduan etik terkait penanganan pencalonan tersebut telah diajukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), termasuk laporan yang menyasar jajaran KPU dan pimpinan Bawaslu.

Bawaslu sebelumnya menyatakan tidak memperoleh akses ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Sementara itu, keterangan mengenai asal-usul ketentuan dalam PKPU tersebut berbeda antara mantan Ketua KPU dan pihak kementerian dalam persidangan MK.

Dalam keterangannya di persidangan, asesor kementerian menyebut pada 2019 tidak ada ijazah yang diajukan untuk proses penyetaraan. Dokumen yang digunakan berupa sertifikat kehadiran, transkrip nilai, dan surat keterangan terdaftar, sebelum pendidikan tersebut disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan.

Setelah putusan MK, sekelompok advokat juga mengadukan penerbitan dan penggunaan surat penyetaraan tersebut ke Bareskrim Polri dengan dugaan pemalsuan surat. Perkembangan laporan itu bergantung pada proses pemeriksaan kepolisian.

Di sisi lain, pihak Istana menyatakan dokumen tersebut "belum ditemukan, bukan tidak ada" dan menegaskan bahwa amar putusan MK tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Dengan demikian, tuntutan AKSI kepada DPR masih berupa desakan politik, sementara penggunaan hak angket dan tindak lanjut lembaga terkait belum dinyatakan telah diputuskan dalam pertemuan tersebut.