OJK Kaji Dampak Putusan MK soal Syarat Klaim Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan persyaratan klaim dicantumkan sejak awal dalam polis asuransi. Kajian tersebut dilakukan untuk menilai kebutuhan penyesuaian regulasi dan praktik industri, dengan mempertimbangkan kepastian hukum, perlindungan pemegang polis, serta stabilitas industri perasuransian, dilansir dari Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan, lembaganya menghormati Putusan MK Nomor 25/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian materiil Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pernyataan tersebut disampaikan dalam lembar jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Rabu (21/10/2026).

Ogi menjelaskan bahwa kajian masih berlangsung untuk menentukan implikasi putusan terhadap ketentuan yang berlaku dan praktik perasuransian.

"Saat ini, OJK masih melakukan pembahasan dan analisis untuk mencermati implikasi putusan tersebut terhadap ketentuan yang berlaku maupun praktik di industri perasuransian," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

Menurut Ogi, kemungkinan perubahan regulasi maupun penyesuaian polis yang telah diterbitkan masih menjadi bagian dari pembahasan. OJK akan menentukan tindak lanjut dengan memperhatikan aspek hukum, perlindungan konsumen, dan kondisi industri.

Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 304 KUHD yang diajukan Ng Kim Tjoa. Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai mewajibkan pencantuman tujuh unsur dalam polis, termasuk identitas tertanggung, masa pertanggungan, uang pertanggungan, premi, dan persyaratan klaim yang disepakati sejak awal.

Putusan tersebut menekankan bahwa persyaratan klaim harus menjadi bagian dari kesepakatan ketika polis dibentuk. Ketentuan itu dimaksudkan untuk mencegah penambahan atau perubahan persyaratan secara sepihak setelah polis diterbitkan.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menilai putusan tersebut memperkuat transparansi, kepastian kontrak, dan perlindungan konsumen. Namun, ia mengingatkan bahwa penerapannya perlu mempertimbangkan ruang lingkup pasal yang diuji, yakni ketentuan mengenai pertanggungan jiwa.

"Dari perspektif asuransi umum, putusan MK itu dapat dilihat sebagai penguatan terhadap prinsip transparansi, kepastian kontrak, dan perlindungan konsumen yang telah menjadi bagian dari regulasi industri," kata Budi Herawan, Ketua Umum AAUI.

Budi menjelaskan bahwa ketentuan yang berlaku telah mengatur kewajiban pencantuman syarat dan tata cara pengajuan klaim, bukti pendukung, serta prosedur dan jangka waktu penyelesaian maupun pembayaran klaim. Karena itu, putusan MK tidak otomatis berarti seluruh polis asuransi umum harus diubah.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan asuransi tetap berhak memverifikasi setiap pengajuan klaim. Menurut Budi, kebutuhan dokumen pendukung bergantung pada karakteristik risiko dan jenis klaim masing-masing produk.

"Perusahaan tetap perlu memiliki fleksibilitas untuk meminta dokumen yang relevan dan proporsional sesuai dengan jenis risiko dan klaim yang diajukan," ucap Budi Herawan, Ketua Umum AAUI.

Terkait polis yang masih berlaku, Budi menilai tidak tepat jika seluruh perusahaan langsung diwajibkan menerbitkan ulang polis. Meski demikian, perusahaan perlu meninjau ketentuan yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan menyelaraskannya dengan regulasi serta kesepakatan para pihak.

Untuk polis baru maupun perpanjangan berikutnya, ia menekankan perlunya penjelasan yang jelas mengenai persyaratan substantif klaim sejak awal kontrak.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Fauzi Arfan juga menyambut positif putusan tersebut. Ia menilai pencantuman persyaratan klaim sejak awal sejalan dengan prinsip transparansi dan pentingnya akad dalam asuransi syariah.

"Sebenarnya Pasal 304 KUHD lebih mengarah pada transparansi. Penambahan unsur ketujuh yang menyebutkan bahwa klaim harus dicantumkan sejak awal kontrak sangat relevan dengan asuransi syariah, karena akad merupakan hal yang sangat penting dan menjadi kata kunci," kata Fauzi Arfan, Ketua Umum AASI.

Menurut Fauzi, persyaratan klaim yang dijelaskan secara spesifik sejak awal dapat memperjelas dasar pengajuan klaim. Ia juga menilai penyesuaian polis tidak harus dilakukan oleh seluruh perusahaan karena kebutuhan perubahan bergantung pada ketentuan dalam masing-masing kontrak.

"Aturan itu justru mendorong transparansi menjadi lebih baik. Kami menyambut positif," ujar Fauzi Arfan, Ketua Umum AASI.

Fauzi menambahkan bahwa perusahaan asuransi syariah akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan MK tersebut.

Permohonan uji materi diajukan Ng Kim Tjoa selaku penerima manfaat dari empat polis asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance dan satu polis asuransi jiwa PT Panin Dai-ichi Life. Dalam perkara tersebut, Yuliana, istri pemohon, merupakan pihak tertanggung.

Pemohon mempersoalkan Pasal 304 KUHD karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kemungkinan persyaratan klaim ditambahkan atau diubah secara sepihak setelah polis diterbitkan. MK kemudian menegaskan pentingnya kesepakatan mengenai persyaratan klaim sejak pembentukan polis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi penerima manfaat.