DJP Kembalikan Restitusi Pajak Rp198,71 Triliun hingga September 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp198,71 triliun hingga akhir September 2026. Berdasarkan data DJP dan keterangan pejabat Kementerian Keuangan pada Jumat (9/10/2026), pemerintah memprioritaskan percepatan restitusi bagi industri padat karya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perusahaan berorientasi ekspor untuk mendukung kebutuhan arus kas usaha.

Nilai restitusi tersebut turun 38,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut laporan Kontan dan DDTCNews. Pengembalian mencakup sejumlah jenis pajak, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati merinci pengembalian PPN dan PPnBM mencapai Rp137,79 triliun. Restitusi Pajak Penghasilan (PPh) tercatat Rp59,08 triliun, sedangkan pengembalian dari jenis pajak lainnya mencapai Rp1,84 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa total pengembalian tersebut telah mencapai angka yang dilaporkan hingga September.

"Sudah dikeluarkan, sudah Rp198 triliun yang keluar per September," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

Bimo menegaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas kepada sektor usaha tertentu dalam proses pengembalian dana. Kelompok yang diutamakan meliputi perusahaan padat karya, UMKM, dan perusahaan yang berorientasi ekspor.

"Pasti, padat karya, UMKM, berorientasi ekspor, kita utamakan," ujar Bimo.

Kebijakan percepatan tersebut sejalan dengan instruksi Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada DJP. Menurut laporan DDTCNews dan IKPI, Suahasil meminta proses pengembalian dipercepat bagi wajib pajak yang membutuhkan likuiditas untuk mempertahankan kegiatan operasional, terutama usaha yang mempekerjakan banyak tenaga kerja.

Suahasil menegaskan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak yang perlu dipenuhi setelah persyaratan perpajakan terpenuhi. Ia meminta DJP mempercepat pemrosesan permohonan yang memenuhi ketentuan agar dana dapat diterima tanpa penundaan yang tidak diperlukan.

"Benar ada pengelolaan restitusi, tetapi saya telah memberikan instruksi kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak. Untuk industri yang memang memerlukan arus kas, industri padat karya dan UMKM, hak wajib pajak ini harus segera diproses agar dapat dibayarkan," ujar Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (9/10/2026).

Menteri Keuangan itu juga menyatakan bahwa pelonggaran pengelolaan restitusi telah mulai diterapkan oleh pegawai DJP. Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat pencairan pengembalian bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.

"Kami juga memahami bahwa pengelolaan restitusi akan kami longgarkan. Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak telah mulai melakukan pelonggaran ini," ujar Suahasil.

Restitusi pajak merupakan pengembalian dana kepada wajib pajak apabila pembayaran yang telah dilakukan melebihi jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Proses pengembalian tetap harus mengikuti ketentuan perpajakan serta pemeriksaan atau penelitian atas permohonan yang diajukan.

Di sisi penerimaan negara, DJP mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.607,6 triliun selama Januari hingga September 2026. Angka tersebut setara dengan 68,2 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, menurut laporan DDTCNews.