Kemenkeu Percepat Restitusi Pajak untuk Industri Padat Karya

Kementerian Keuangan mempercepat pencairan restitusi pajak bagi industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk membantu menjaga likuiditas serta mendukung operasional bisnis. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/10/2026), Menteri Keuangan Suahasil menyatakan telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar memproses pengembalian kelebihan pembayaran pajak lebih cepat, dilansir dari Nasional.

Kebijakan tersebut menyasar pelaku usaha yang membutuhkan arus kas untuk membiayai produksi, membayar pekerja, dan memenuhi kebutuhan operasional. Menurut Suahasil, restitusi merupakan hak wajib pajak yang perlu dipenuhi tanpa memperlambat proses pencairan, terutama bagi sektor yang bergantung pada ketersediaan dana untuk menjalankan kegiatan usaha.

Suahasil menjelaskan bahwa instruksi percepatan telah diberikan kepada pimpinan otoritas pajak untuk memastikan pengembalian dana kepada sektor prioritas diproses secepat mungkin.

"Saya telah memberikan instruksi pada Dirjen Pajak bahwa restitusi sebagai hak wajib pajak untuk industri-industri yang memerlukan arus kas, industri padat karya, UMKM itu diberikan secepat mungkin diproses hak para wajib pajak ini," ujar Suahasil, Menteri Keuangan.

Ia juga menyampaikan bahwa perubahan dalam pengelolaan restitusi sudah mulai diterapkan oleh DJP. Pelonggaran tersebut ditujukan untuk mempercepat pemenuhan hak wajib pajak, khususnya perusahaan dan UMKM yang membutuhkan dana untuk mempertahankan kelancaran operasional.

"Kita juga memahami bahwa manajemen restitusi akan kita segera longgarkan dan teman-teman di DJP telah mulai melakukan pelonggaran ini," ujar Suahasil, Menteri Keuangan.

Berdasarkan catatan DJP Kementerian Keuangan, realisasi restitusi pajak mencapai Rp 198,71 triliun hingga September 2026. Nilai tersebut meningkat Rp 6,89 triliun dibandingkan posisi Agustus 2026 yang sebesar Rp 191,82 triliun.

Dengan penambahan tersebut, restitusi pajak pada September 2026 tumbuh 3,59% secara bulanan. Kenaikan ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika nilai restitusi bertambah Rp 19,63 triliun dalam satu bulan.

DJP mencatat restitusi pajak pada Agustus 2025 sebesar Rp 304,29 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 323,92 triliun pada September 2025. Penambahan tersebut setara dengan pertumbuhan sekitar 6,45% dibandingkan bulan sebelumnya.

Dibandingkan September 2025, tambahan restitusi pada September 2026 lebih rendah Rp 12,74 triliun. Nilai kenaikan bulanan tahun ini hanya sekitar sepertiga dari penambahan yang tercatat pada periode yang sama tahun sebelumnya.