Suahasil Perintahkan DJP Percepat Restitusi Pajak Usaha

Pemerintah mulai melonggarkan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk membantu kebutuhan arus kas dunia usaha, terutama industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempercepat pemrosesan hak wajib pajak tersebut, sebagaimana dilansir dari Nasional dalam laporan mengenai kebijakan restitusi pajak, Jumat (9/10/2026).

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (9/10/2026), Suahasil menegaskan bahwa percepatan restitusi diperlukan bagi pelaku usaha yang membutuhkan likuiditas. Ia juga menyatakan bahwa pelonggaran proses pengembalian pajak sudah mulai dijalankan oleh otoritas pajak.

Suahasil menjelaskan bahwa instruksi kepada DJP mencakup pemrosesan restitusi bagi sektor usaha yang membutuhkan arus kas, termasuk industri padat karya dan UMKM.

"Saya telah memberikan instruksi pada Dirjen Pajak bahwa restitusi sebagai hak wajib pajak untuk industri-industri yang memerlukan arus kas, industri padat karya, UMKM itu diberikan secepat mungkin diproses hak para wajib pajak ini," ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Ia menyebut pelonggaran pengelolaan restitusi telah memasuki tahap pelaksanaan di lingkungan DJP. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat pemenuhan hak wajib pajak sesuai kebutuhan dunia usaha.

"Kita juga memahami bahwa manajemen restitusi akan kita segera longgarkan dan teman-teman di DJP telah mulai melakukan pelonggaran ini," ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi restitusi pajak mencapai Rp 198,71 triliun hingga September 2026. Jumlah tersebut meningkat Rp 6,89 triliun dibandingkan posisi Agustus 2026 yang tercatat sebesar Rp 191,82 triliun.

Dengan tambahan tersebut, restitusi pajak pada September 2026 tumbuh 3,59% secara bulanan. Pertumbuhan itu lebih lambat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pada Agustus 2025, realisasi restitusi pajak tercatat Rp 304,29 triliun, kemudian naik menjadi Rp 323,92 triliun pada September 2025. Berdasarkan data tersebut, penambahan restitusi selama September 2025 mencapai Rp 19,63 triliun atau sekitar 6,45% dibandingkan bulan sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, tambahan restitusi pada September 2026 hanya mencapai sekitar sepertiga dari kenaikan tahun sebelumnya. Selisih penambahan restitusi antara kedua periode tersebut mencapai Rp 12,74 triliun.