Ekonom Desak Pemerintah Tetapkan Batas Waktu Restitusi Pajak

Kepastian pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinilai penting untuk menjaga likuiditas dunia usaha. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mendesak pemerintah menetapkan batas waktu pencairan restitusi pajak setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempercepat proses tersebut pada Jumat (9/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Yusuf menilai percepatan restitusi merupakan langkah tepat karena pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah hak wajib pajak, bukan fasilitas pemerintah. Menurutnya, keterlambatan pencairan membuat dana perusahaan tertahan sehingga mengurangi ketersediaan modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional.

Ia menyoroti dampak keterlambatan tersebut terhadap industri padat karya dan perusahaan berorientasi ekspor. Kedua kelompok usaha itu membutuhkan ketersediaan dana untuk mempertahankan kegiatan bisnis di tengah meningkatnya tekanan terhadap dunia usaha.

Yusuf menjelaskan bahwa penundaan pengembalian dana dapat membebani perusahaan karena dana yang semestinya tersedia untuk kegiatan usaha tetap tertahan dalam administrasi perpajakan.

"Menahannya terlalu lama sama dengan menggunakan dana perusahaan tanpa bunga. Dampaknya paling berat bagi industri padat karya dan berorientasi ekspor karena modal kerja mereka tertahan, padahal tekanan terhadap kegiatan usaha sedang meningkat," ujar Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia.

Untuk memperbaiki pelaksanaan restitusi, Yusuf meminta pemerintah memperkuat tata kelola dan memastikan proses pengembalian berlangsung lebih cepat sekaligus memberikan kepastian kepada wajib pajak. Ia mengusulkan penetapan tenggat pelayanan, publikasi berkala data tunggakan restitusi, serta pemberian kompensasi apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Yusuf juga mengusulkan agar industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat prioritas pencairan karena membutuhkan dukungan likuiditas. Namun, prioritas tersebut tetap harus memperhatikan hak wajib pajak lain yang telah memenuhi persyaratan.

Ia menekankan bahwa kebijakan prioritas tidak boleh menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan perpajakan. Seluruh wajib pajak yang memenuhi ketentuan tetap berhak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran sesuai proses yang berlaku.

"Industri padat karya dan UMKM dapat diprioritaskan, tetapi hak wajib pajak lain yang memenuhi persyaratan tetap harus diselesaikan agar tidak muncul perlakuan yang tidak setara," ujar Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menginstruksikan DJP di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mempercepat pencairan restitusi bagi wajib pajak yang membutuhkan dukungan arus kas, khususnya industri padat karya dan UMKM. Instruksi tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha mempertahankan likuiditas dalam menjalankan operasional.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (9/10/2026), Suahasil menegaskan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus diproses sesegera mungkin bagi wajib pajak yang membutuhkan dukungan arus kas.

"Saya telah memberikan instruksi pada Dirjen Pajak bahwa restitusi sebagai hak wajib pajak untuk industri-industri yang memerlukan arus kas, industri padat karya, UMKM itu diberikan secepat mungkin diproses hak para wajib pajak ini," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Suahasil menyatakan pemerintah memahami kebutuhan dunia usaha terhadap ketersediaan dana. Karena itu, pemerintah melonggarkan pengelolaan restitusi agar pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diproses lebih cepat.

Ia juga menyampaikan bahwa DJP telah mulai menerapkan pelonggaran tersebut dalam pengelolaan restitusi.

"Kita juga memahami bahwa manajemen restitusi akan kita segera longgarkan dan teman-teman di DJP telah mulai melakukan pelonggaran ini," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar turut menyambut positif komitmen pemerintah mempercepat restitusi yang tertunda dan mempermudah wajib pajak memperoleh haknya. Menurut Fajry, perbaikan kinerja penerimaan pajak juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk merealisasikan percepatan tersebut.

Fajry menilai langkah pemerintah menjadi sinyal bahwa keluhan pengusaha mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak mendapat perhatian. Sementara itu, DJP telah mulai melaksanakan pelonggaran pengelolaan restitusi sebagaimana disampaikan Suahasil.