Suahasil Percepat Restitusi Pajak untuk UMKM dan Industri Padat Karya

Pemerintah mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk mempercepat penyelesaian restitusi, terutama bagi sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik, guna membantu menjaga modal kerja perusahaan.

Instruksi tersebut disampaikan Suahasil dalam Rapimnas KADIN di Hotel Borobudur pada Jumat (30/10/2026). Menurut dia, pengembalian pajak dapat membantu menjaga arus kas perusahaan sekaligus mendukung kebutuhan operasional pelaku usaha.

Suahasil menjelaskan bahwa prioritas restitusi diberikan kepada UMKM dan perusahaan yang memiliki karakteristik padat karya. Sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik termasuk dalam kelompok usaha yang mendapat perhatian pemerintah.

"Saya telah memberikan instruksi kepada Dirjen Pajak agar restitusi untuk industri padat karya, untuk UMKM, untuk tekstil, alas kaki dan yang sifatnya padat karya, serta elektronik agar dibantu. Supaya arus kasnya bisa terbantu dengan restitusi untuk menjaga modal kerja," kata Suahasil dalam Rapimnas KADIN.

Percepatan pengembalian pajak tersebut berlangsung ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyiapkan langkah percepatan penyelesaian kewajiban perpajakan yang masih tertunggak menjelang akhir tahun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa DJP akan mempercepat pemeriksaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang masih memiliki kewajiban belum diselesaikan.

Untuk mendukung langkah tersebut, DJP menyiapkan pemetaan berbasis data. Pemetaan mencakup jumlah wajib pajak yang ditangani, tindakan pada tahun-tahun sebelumnya, penanganan sepanjang tahun berjalan, serta dampaknya terhadap penerimaan negara.

Melalui pemetaan itu, petugas pajak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang belum selesai dan menentukan penanganan yang perlu diprioritaskan menjelang penutupan tahun. Percepatan juga mencakup pengawasan oleh account representative (AR), pemeriksaan pajak, hingga penegakan hukum.

Bimo menyatakan kasus-kasus tertunggak yang masih memungkinkan diselesaikan sampai akhir Desember akan dipercepat penanganannya. Langkah tersebut tidak hanya terbatas pada aktivitas pengawasan rutin.

Dari sisi realisasi anggaran, nilai restitusi pajak tercatat mencapai Rp198,71 triliun hingga akhir September 2026. Angka tersebut meningkat Rp6,98 triliun dibandingkan realisasi Agustus 2026 yang mencapai Rp191,73 triliun.

Rincian restitusi tersebut mencakup Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp59,08 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp55,62 triliun. Sementara itu, restitusi PPN Barang Mewah tercatat Rp137,79 triliun, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya mencapai Rp1,84 triliun.

Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan harapan kalangan pengusaha agar cakupan sektor penerima prioritas restitusi dapat diperluas pada masa mendatang.

Menurut Anindya, pemberian prioritas kepada UMKM dan industri padat karya merupakan langkah awal untuk mendukung stabilitas fiskal dan kebutuhan modal bagi pertumbuhan ekonomi.

"Tadi saya senang sekali beliau, Menkeu Suahasil, menyampaikan restitusi. Tentu kalau ditanya pengusaha, inginnya lebih dan juga lebih luas. Tapi saya rasa itu awal yang baik," ujar Anindya saat ditemui awak media di sela-sela Rapimnas KADIN.