DJP Beri Penghapusan Sanksi Pajak hingga 100 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas pengurangan hingga penghapusan 100 persen sanksi administratif bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Kebijakan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto melalui KEP-239/PJ/2026 pada 8 Oktober 2026 ini berlaku untuk sejumlah kewajiban perpajakan dengan periode pemenuhan tertentu hingga 30 Juni 2027.

Ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024. Berdasarkan informasi DJP yang dilansir DDTCNews dan DetikFinance, kebijakan ini mencakup keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT secara sukarela, keterlambatan pembayaran pajak, serta sanksi dalam surat ketetapan dan surat tagihan pajak.

Pertimbangan dalam KEP-239/PJ/2026 menyebutkan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung perekonomian nasional, sekaligus melaksanakan ketentuan Pasal 27A PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 71/2026.

"Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendorong perekonomian nasional, dan untuk melaksanakan Pasal 27A PMK 118/2024 s.t.d.d PMK 71/2026, diperlukan kebijakan perpajakan sehubungan dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif," bunyi pertimbangan KEP-239/PJ/2026 yang dikutip DDTCNews pada 12 Oktober 2026.

Besaran fasilitas bergantung pada jenis sanksi dan waktu wajib pajak memenuhi kewajibannya. Untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan hingga tahun pajak 2025 dan SPT Masa hingga masa pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, penghapusan sanksi sebesar 100 persen berlaku jika pelaporan dilakukan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Apabila SPT disampaikan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi mencapai 50 persen. Untuk pelaporan pada 1 April hingga 30 Juni 2027, pengurangan yang diberikan sebesar 25 persen.

Ketentuan serupa berlaku untuk sanksi akibat pembetulan SPT atas kemauan sendiri yang berstatus kurang bayar, dengan persyaratan bahwa pajak yang masih terutang dilunasi sesuai periode yang ditetapkan. Fasilitas juga mencakup keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak serta sanksi administratif dalam surat ketetapan pajak, surat ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan surat tagihan pajak.

Dalam keterangan tertulis yang diberitakan DetikFinance pada 12 Oktober 2026, Bimo menjelaskan perubahan mekanisme pembayaran utang pajak melalui PMK 71/2026. Jika sebelumnya pembayaran diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang dan sanksi administratif, aturan baru memprioritaskan pelunasan pokok utang pajak.

"Melalui penyesuaian ini, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

PMK 71/2026 juga menyempurnakan jangka waktu penyampaian surat tanggapan atas hasil penelitian keberatan dan memperjelas ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi. Menurut penjelasan DJP, sanksi administratif yang timbul dari proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak termasuk sanksi yang dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan melalui mekanisme ini.

Bimo menegaskan bahwa fasilitas tersebut bukan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap berkewajiban melunasi pokok utang pajak, sedangkan pengurangan atau penghapusan sanksi hanya diberikan apabila persyaratan yang berlaku terpenuhi.

"Kami berharap penyempurnaan ini dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dengan lebih baik, sekaligus mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang semakin adil dan efektif," ujar Bimo.

Menurut DJP, penyesuaian mekanisme pembayaran diharapkan mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang tertunda dan memperkuat kepatuhan sukarela. Kebijakan tersebut juga diharapkan membantu menjaga ketahanan arus kas wajib pajak, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"DJP akan terus menyampaikan informasi dan memberikan pendampingan agar ketentuan ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak," tutup Bimo.

Untuk memanfaatkan fasilitas berdasarkan KEP-239/PJ/2026, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 Oktober 2028. Permohonan wajib memenuhi ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 sebagaimana diubah dengan PMK 71/2026, serta dilengkapi dokumen persyaratan yang ditentukan.

Pemohon harus menyatakan tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya. Jika gugatan atau upaya hukum telah diajukan, pemohon perlu melampirkan permohonan pencabutannya. Wajib pajak juga harus menyampaikan pernyataan bermeterai bahwa sanksi administratif timbul akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Fasilitas ini hanya berlaku untuk sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi. Besaran pengurangan untuk sanksi dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak mengikuti jenis sanksi, tanggal penerbitan dokumen, serta waktu pelunasan pokok atau utang pajak sesuai rincian dalam lampiran KEP-239/PJ/2026.