DJP Hitung Potensi Pengurangan Sanksi Pajak Rp 14,8 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak DJP memperkirakan nilai sanksi administratif pajak yang berpotensi mendapatkan pengurangan melalui program keringanan mencapai Rp 14,8 triliun.

Dilansir dari Nasional, perkiraan tersebut berasal dari beberapa kegiatan perpajakan yang dilakukan DJP, termasuk pengawasan, pemeriksaan, penagihan, serta pemanfaatan basis data baru.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa angka tersebut masih berupa estimasi. Realisasi akhirnya dapat berubah sesuai keputusan wajib pajak dalam menggunakan fasilitas yang tersedia.

Perhitungan potensi pengurangan sanksi dari kegiatan pengawasan mencapai Rp 5,7 triliun. Nilai tersebut berkaitan dengan pokok pajak sebesar Rp 12 triliun.

Sementara itu, kegiatan pemeriksaan diperkirakan memiliki potensi sanksi administratif sebesar Rp 2,9 triliun. Pokok pajak dari kegiatan tersebut tercatat sebesar Rp 13 triliun.

Dari sisi penagihan pajak, DJP memperkirakan potensi sanksi administratif mencapai Rp 3,7 triliun dengan pokok pajak sebesar Rp 9,6 triliun.

Selain tiga kegiatan tersebut, DJP juga menghitung potensi pengurangan sanksi dari pemanfaatan basis data baru. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun.

Potensi sanksi dari basis data baru itu berkaitan dengan pokok pajak sebesar Rp 5,6 triliun. Seluruh angka tersebut masih bergantung pada pelaksanaan program keringanan.

Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa perbedaan antara estimasi dan realisasi dapat terjadi karena keputusan wajib pajak tidak selalu sama dengan perhitungan awal.

Menurut Bimo, wajib pajak memiliki pilihan untuk memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi pada tahun ini maupun tahun depan selama masih berada dalam periode yang ditentukan.

"Artinya estimasi pasti ada deviasi dari yang diimplementasikan. Tergantung risk appetite-nya wajib pajak. Tahun ini, apakah mereka mau tahun ini (mengajukan pengurangan), apakah tahun depan karena masih ada periode-nya, bisa dimanfaatkan sampai 2027," kata Bimo kepada awak media di Hotel Mulia Senayan, Rabu (14/10).

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak diberikan DJP melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Aturan tersebut mulai berlaku 8 Oktober 2026 dan memberikan fasilitas pengurangan sanksi administratif hingga 100% sesuai skema pemenuhan kewajiban perpajakan yang berlaku.

Jenis sanksi yang termasuk dalam kebijakan ini antara lain denda akibat keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan SPT, bunga keterlambatan pembayaran pajak, serta sanksi dari pemeriksaan dan penagihan.

Besaran pengurangan ditentukan berdasarkan skema dan periode pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pada skema tertentu, pengurangan 100% berlaku jika pelaporan atau pembetulan SPT serta pembayaran pajak dilakukan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Setelah periode tersebut, pengurangan sanksi menjadi 50% untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027 dan 25% untuk periode 1 April hingga 30 Juni 2027.

Melalui kebijakan ini, DJP memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.