DJP Catat 15.015 Wajib Pajak Ajukan Penghapusan Sanksi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat 15.015 wajib pajak telah mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Dilansir dari Nasional, fasilitas ini memungkinkan wajib pajak yang memenuhi persyaratan memperoleh penghapusan sanksi hingga 100 persen dengan mengajukan permohonan sesuai jadwal yang berlaku.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan otoritas pajak terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi agar fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memenuhi ketentuan.

"Kegiatan sosialisasi dan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung terus kami lakukan agar program PSA 100% dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak terkait," ujar Inge kepada KONTAN, Rabu (28/10/2029).

Program PSA merupakan kebijakan pemerintah untuk meringankan sanksi administrasi perpajakan bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu penyelesaian kewajiban perpajakan tanpa membebankan seluruh sanksi administrasi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa fasilitas tersebut hanya mencakup sanksi administrasi dan tidak menghapus kewajiban membayar pokok pajak yang masih terutang.

"Pemerintah tidak akan mengorbankan hak negara, yang DJP lakukan adalah mengurangi beban yang timbul dari keterlambatan atau kekhilafan," ujar Bimo dalam acara sosialisasi di Kantor Pusat DJP, Rabu (28/10/2026).

Ketentuan PSA mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang menyempurnakan PMK Nomor 118 Tahun 2024. Aturan tersebut mulai berlaku pada 2 Oktober 2026 untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan bagi wajib pajak.

DJP juga menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 sebagai pedoman teknis pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan kategori dan persyaratan yang ditetapkan.

Bimo menjelaskan bahwa fasilitas ini tidak berlaku otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sesuai kategori yang dipilih untuk mendapatkan keringanan.

Bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak sampai dengan 2025, penghapusan sanksi sebesar 100 persen dapat diberikan apabila SPT disampaikan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 dan seluruh persyaratan terpenuhi.

Apabila SPT disampaikan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi yang diberikan sebesar 50 persen. Sementara itu, penyampaian SPT pada 1 April hingga 30 Juni 2027 memperoleh pengurangan sanksi sebesar 25 persen.

Menurut Bimo, besaran keringanan yang tersedia bergantung pada waktu penyampaian SPT dan pemenuhan ketentuan dalam setiap kategori program.

"Semakin cepat wajib pajak menyelesaikan kewajiban, semakin besar manfaat pengurangan dan penghapusan sanksi yang diterima," ujar Bimo.