DJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen Lewat PSA

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan sanksi administrasi hingga 100 persen melalui Program Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA). Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 dan berlaku bagi surat ketetapan pajak tertentu yang memenuhi persyaratan. Dilansir dari Nasional, pengurangan sanksi ditentukan berdasarkan waktu pelunasan pokok pajak.

Program ini juga mencakup wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II yang memiliki harta belum atau kurang diungkapkan, khususnya terkait sanksi dalam surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atas harta tersebut. Besaran pengurangan sanksi dibagi menjadi tiga tingkat. Wajib pajak dapat memperoleh pengurangan 100 persen apabila melunasi pokok pajak paling lambat satu bulan setelah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) terkait PPS.

Apabila pelunasan dilakukan setelah satu bulan hingga paling lambat dua bulan, pengurangan sanksi yang diberikan sebesar 50 persen. Sementara itu, pelunasan setelah dua bulan dapat memperoleh pengurangan sebesar 25 persen, dengan tetap mengikuti batas waktu program.

Ketentuan tersebut berlaku untuk surat ketetapan pajak yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027. Pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi wajib dilunasi paling lambat 31 Desember 2027. Raden menilai kebijakan PSA dapat mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan. Ia menyebut sejumlah klien Botax yang sedang menjalani pemeriksaan telah meminta agar surat ketetapan pajak segera diterbitkan sehingga pelunasan pokok pajak dapat dilakukan sebelum batas waktu program.

"Terkait PSA yang terbit karena pemeriksaan, banyak wajib pajak yang antusias memanfaatkan. Beberapa klien Botax yang sedang diperiksa juga langsung menyampaikan ke tim pemeriksa untuk segera diterbitkan SKPKB agar pokoknya bisa dilunasi sebelum 31 Desember 2026," ujar Raden kepada KONTAN, Kamis (29/10/2026). Menurut Raden, fasilitas tersebut lebih mudah dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pokok pajaknya. Ia juga mendorong DJP mengoptimalkan program untuk menangani data perpajakan tahun 2024 ke belakang, termasuk bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan meskipun persoalannya tidak berkaitan dengan PPS.

"Program PSA sangat baik. Sebaiknya DJP menghabiskan data tahun 2024 ke belakang. Dan mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan PSA, walaupun tidak terkait PPS," ujar Raden.

Selain mendorong pemanfaatan PSA, Raden meminta DJP menelusuri data peserta PPS yang terindikasi belum mengungkapkan seluruh hartanya. Ia menyoroti perlunya klarifikasi terhadap perbedaan data kepemilikan aset, terutama harta bergerak seperti kendaraan, emas, dan saham, agar pengawasan perpajakan didasarkan pada kondisi yang sebenarnya.