DJP Buka Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan sanksi administrasi hingga 100 persen, termasuk untuk beberapa ketetapan pajak sekaligus. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, Arif Mahmudin Zuhri, menjelaskan mekanisme pengajuan tersebut dalam konferensi pers di Kantor DJP pada Rabu (28/10/2026), dilansir dari Nasional.

Arif menjelaskan bahwa jumlah ketetapan pajak yang diajukan tidak selalu sebanding dengan jumlah wajib pajak. Satu orang dapat memiliki sejumlah ketetapan karena kewajiban perpajakannya mencakup beberapa masa pajak atau tahun pajak.

Dalam keterangannya, Arif memberikan contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang memiliki 12 masa pajak dalam setahun. Ketetapan juga dapat mencakup kewajiban lebih dari satu tahun dan terdiri atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun Surat Tagihan Pajak (STP).

Arif menjelaskan kemungkinan pengajuan beberapa ketetapan oleh seorang wajib pajak.

"Jadi sangat mungkin seorang wajib pajak itu mengajukan dia permohonan pengurangan sanksi lebih dari satu ketetapan," ujar Arif Mahmudin Zuhri, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I.

Pengalaman Arif bertugas di sejumlah wilayah DJP menunjukkan bahwa jumlah ketetapan yang diajukan untuk memperoleh pengurangan sanksi dapat mencapai ribuan. Di Jakarta Barat, jumlahnya pernah sekitar 3.000 ketetapan, sedangkan di Sumatra Barat mencapai sekitar 10.000 ketetapan.

Untuk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Arif menyebut terdapat sekitar 20.700 ketetapan yang berkaitan dengan sekitar 1.800 wajib pajak.

Arif kembali menjelaskan bahwa satu wajib pajak dapat memiliki banyak ketetapan dengan jenis dan periode yang berbeda.

"Misalnya setahun masa PPN itu bisa saja 12. Bahkan dia lebih dari setahun, bisa saja satu orang itu 10 ketetapan pajak. Ada yang SKP, ada juga yang STP," jelas Arif Mahmudin Zuhri, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I.

Meski demikian, Kanwil DJP Jakarta Selatan I belum merekapitulasi jumlah wajib pajak yang telah mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Untuk meningkatkan partisipasi, DJP menjalankan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan pengusaha, asosiasi, serta petugas pajak.

Menurut penjelasan Arif, account representative akan menghubungi wajib pajak untuk mendorong pemanfaatan program tersebut. Juru sita dan pemeriksa pajak juga turut menyampaikan informasi ketika menjalankan tugasnya.

Ketentuan program tersebut tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2026. Berdasarkan keputusan itu, pengurangan sanksi administrasi dapat mencapai 100 persen apabila wajib pajak memenuhi persyaratan yang ditetapkan DJP.

Salah satu kategori yang diatur ialah sanksi akibat keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak sampai dengan 2025 serta SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar.

Untuk kategori tersebut, wajib pajak yang menyampaikan SPT pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 berhak memperoleh pengurangan sanksi sebesar 100 persen. Apabila SPT disampaikan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangannya sebesar 50 persen, sedangkan penyampaian pada 1 April hingga 30 Juni 2027 memperoleh pengurangan 25 persen.

Skema pengurangan juga mencakup sanksi akibat pembetulan SPT secara sukarela serta keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, sesuai persyaratan dalam keputusan tersebut. DJP turut mengatur keringanan atas sanksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan dokumen terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Besaran pengurangan untuk kategori tersebut bergantung pada jenis sanksi, waktu pelunasan pokok pajak, dan pemenuhan persyaratan khusus. Wajib pajak tetap harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, dengan batas waktu pengajuan paling lambat 1 Oktober 2028.

DJP juga mensyaratkan pemohon tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lain, kecuali telah mencabut upaya hukum yang diajukan. Pemohon harus menyatakan bahwa sanksi administrasi timbul akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan, sementara pengurangan atau penghapusan hanya berlaku untuk sanksi yang belum dibayar atau dilunasi.