DJP Beri Penghapusan Sanksi Pajak hingga 100 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi pajak, termasuk penghapusan sebesar 100 persen untuk kategori tertentu. Kebijakan yang berlaku sejak 2 Oktober 2026 ini bertujuan meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menghapus utang pokok pajak.

Dilansir dari Nasional, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan kebijakan tersebut dalam sosialisasi di Kantor Pusat DJP pada Rabu (28/10/2026). Pemerintah menetapkan ketentuan ini melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan PMK Nomor 118 Tahun 2024.

Bimo menegaskan bahwa pengurangan sanksi tidak berarti pemerintah melepaskan hak atas penerimaan pajak yang masih terutang.

"Pemerintah tidak akan mengorbankan hak negara, yang DJP lakukan adalah mengurangi beban yang timbul dari keterlambatan atau kekhilafan," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, DJP menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Aturan teknis ini mengatur kesempatan pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi berdasarkan jenis sanksi dan persyaratan setiap kategori.

Fasilitas tersebut tidak berlaku secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan kategori sanksi yang ingin dikurangi atau dihapus.

Dalam sosialisasi itu, Bimo juga mengingatkan bahwa batas waktu permohonan berbeda dari tenggat pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pengajuan yang masih berada dalam periode permohonan tidak serta-merta memperpanjang batas pelaporan, pembayaran, atau tindakan lain yang diwajibkan.

"Namun Bapak/Ibu perlu memperhatikan sangat bahwa batas permohonan ini tidak memperpanjang batas waktu pelaporan, pembayaran ataupun tindakan lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing kategori," kata Bimo.

Untuk sejumlah kategori, periode pemanfaatan kebijakan berlangsung mulai 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Sementara itu, ketetapan hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki ketentuan tersendiri hingga 31 Desember 2027.

Adapun batas akhir pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditetapkan pada 1 Oktober 2028. Tenggat tersebut tidak mengubah batas waktu pemenuhan kewajiban yang berlaku untuk setiap kategori.

Contoh penerapan kebijakan diberikan untuk wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak sampai dengan 2025. Menurut Bimo, besaran pengurangan sanksi bergantung pada waktu penyampaian SPT dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Wajib pajak yang menyampaikan SPT pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 berpeluang memperoleh penghapusan sanksi sebesar 100 persen. Jika SPT disampaikan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi mencapai 50 persen, sedangkan penyampaian pada 1 April hingga 30 Juni 2027 memperoleh pengurangan sebesar 25 persen.

Bimo menekankan bahwa besaran keringanan untuk kategori tersebut berkaitan dengan waktu penyelesaian kewajiban oleh wajib pajak.

"Saya ingin tekankan pada kesempatan kali ini, semakin cepat wajib pajak menyelesaikan kewajiban, semakin besar manfaat pengurangan dan penghapusan sanksi yang diterima," imbuh Bimo.