Digitalisasi PBJT Dorong Penerimaan Pajak Daerah

Digitalisasi pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melalui skema split payment menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Mekanisme tersebut memungkinkan penerimaan pajak masuk ke kas daerah secara otomatis pada hari yang sama, dilansir dari Medcom. Upaya ini didorong Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda).

Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Keuda Kemendagri Teguh Narutomo menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi pembayaran dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pemerintah kabupaten dan kota. Persoalan optimalisasi pajak daerah masih terlihat dari capaian penerimaan sejumlah pemerintah kota. Data agregat dari 93 kota otonom menunjukkan realisasi pajak daerah sepanjang 2025 belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.

Nilai penerimaan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp50,76 triliun atau setara 91,9 persen dari target sebesar Rp55,24 triliun. Artinya, masih terdapat kekurangan penerimaan senilai Rp4,48 triliun.

Dari keseluruhan daerah yang tercatat, sebanyak 60 dari 93 kota belum mencapai sasaran penerimaan pajak. Data tersebut merupakan akumulasi seluruh jenis pajak daerah, sehingga tidak dapat diartikan sebagai capaian PBJT semata.

Cara Kerja Split Payment dalam Pemungutan PBJT

Skema split payment dirancang untuk memisahkan komponen pajak dari pembayaran konsumen secara otomatis. Bank atau penyedia jasa pembayaran kemudian meneruskan bagian pajak tersebut langsung menuju Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dengan proses penyetoran yang berlangsung pada hari transaksi, dana pajak tidak perlu menunggu penyetoran secara terpisah oleh wajib pajak. Sistem ini juga ditujukan untuk mengurangi kemungkinan keterlambatan pembayaran kewajiban pajak daerah.

Teguh menjelaskan manfaat utama mekanisme tersebut dalam keterangannya mengenai penguatan sistem pemungutan pajak daerah. "Melalui split payment, porsi pajak dapat dipisahkan secara otomatis oleh bank atau penyedia jasa pembayaran dari transaksi konsumen, kemudian disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada hari yang sama. Dengan mekanisme ini, risiko dana pajak mengendap pada wajib pajak dan keterlambatan penyetoran dapat diminimalkan," jelas Teguh.

PBJT sendiri merupakan pungutan daerah yang menjadi tanggungan konsumen akhir atas penggunaan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah kabupaten dan kota.

Jenis pajak tersebut merupakan penyatuan lima kelompok pajak daerah berbasis konsumsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Ketentuan Pajak dan Instrumen Digital Tetap Berlaku

Penerapan split payment tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban pajak tambahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Menurut Teguh, skema ini hanya mengubah mekanisme penyaluran dana pajak yang berasal dari transaksi konsumen. Ketentuan mengenai subjek pajak, tarif, serta prinsip self-assessment dalam pemungutan PBJT tetap dipertahankan.

Artinya, wajib pajak masih memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, sistem pembayaran terpisah tersebut bukan pengganti perangkat digital yang sebelumnya telah digunakan pemerintah daerah. Setiap instrumen tetap mempunyai fungsi masing-masing dalam mendukung pengawasan dan administrasi perpajakan.

Tapping box dan electronic point of sales (e-POS) tetap digunakan untuk mencatat aktivitas transaksi. Sementara itu, e-SPTPD berperan dalam membantu proses penyampaian laporan pajak daerah.

Penggunaan berbagai perangkat tersebut secara bersamaan diharapkan memperkuat pengawasan atas transaksi yang menjadi objek pajak. Integrasi mekanisme pencatatan, pelaporan, dan penyetoran juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan serta menekan potensi kebocoran penerimaan.

Persiapan Daerah dan Penerapan di Kota Medan

Sebelum menerapkan sistem ini, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan sejumlah aspek administratif dan teknis. Salah satu kebutuhan utamanya adalah landasan hukum berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Selain regulasi, pelaksanaan split payment membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, bank, dan wajib pajak. Pengaturan mekanisme pengkreditan SPTPD juga menjadi bagian yang perlu dipersiapkan sebelum sistem dijalankan.

Aspek pengelolaan keuangan tidak kalah penting dalam mendukung penerapan mekanisme tersebut. Pemerintah daerah perlu menyediakan prosedur koreksi transaksi, pengembalian dana, serta rekonsiliasi keuangan. Perlindungan terhadap data transaksi juga harus menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan.

Pengaturan tersebut diperlukan agar proses pemungutan dan penyaluran pajak dapat berlangsung secara transparan serta akuntabel. Contoh pemanfaatan digitalisasi pembayaran PBJT telah diperkenalkan melalui program Qresto Medan. Program tersebut diluncurkan pada 27 April 2026 dengan melibatkan Pemerintah Kota Medan, Bank Indonesia, dan Bank Sumut.

Dalam pelaksanaannya, Qresto Medan memanfaatkan kanal QRIS untuk mendukung pembayaran konsumen. Bagian pajak dari transaksi kemudian diarahkan masuk ke RKUD pada hari yang sama melalui mekanisme pemisahan pembayaran.

Untuk memperluas penerapan sistem serupa, Teguh mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan kesiapan sebelum menjalankan split payment. Hal yang perlu diperhatikan mencakup kesiapan regulasi, pendataan basis wajib pajak PBJT, serta ketersediaan sistem pembayaran. Koordinasi dengan bank pengelola RKUD juga menjadi bagian dari persiapan tersebut. Kesiapan berbagai unsur ini diperlukan agar mekanisme pemisahan pembayaran dapat diterapkan secara efektif dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.