KPPOD Nilai Anggaran Transfer Daerah 2027 Belum Memadai

Alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2027 mencapai Rp 735 triliun, tetapi peningkatan anggaran tersebut dinilai belum memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman, menyampaikan penilaian itu dalam acara Pasar Gagasan: Indonesia Besok di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/10/2026), dilansir dari Nasional.

Berdasarkan data anggaran yang dibahas, alokasi TKD pada 2027 meningkat dari Rp 693 triliun pada 2026. Namun, jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan rencana anggaran 2025 yang semula mencapai Rp 919 triliun sebelum kebijakan efisiensi diterapkan.

Herman menyoroti penurunan proporsi TKD terhadap APBN dari 18% pada 2026 menjadi 17% pada 2027. Menurutnya, kenaikan nominal anggaran tidak otomatis menunjukkan peningkatan kemampuan keuangan daerah.

“Secara nominal itu memang naik. Tapi kalau kita bandingkan rasio antara TKD dengan APBN sebenarnya turun,” ujar Herman N. Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD.

Sorotan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tidak mengurangi anggaran untuk daerah. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Jakarta, Kamis (22/10/2026), Prabowo meminta kepala daerah tidak mengkhawatirkan aliran dana dari pemerintah pusat.

“Nanti saya buktikan, uang yang mengalir ke kabupatenmu, ke provinsimu, itu jauh lebih di zaman saya memerintah daripada yang sebelum ini. Betul?” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Herman menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadapi tekanan dalam menentukan prioritas belanja. Mereka dituntut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong investasi, sementara kemampuan fiskal semakin terbatas.

“Sekarang pemerintah daerah itu berhadapan dengan situasi yang sangat dilematis. Apa itu? Pertama, mau mengutamakan belanja pelayanan publik atau belanja operasional, termasuk di dalamnya itu gaji pegawai,” ujar Herman N. Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD.

Menurut Herman, sekitar 90% pemerintah daerah masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut membuat keterbatasan dana transfer berpengaruh terhadap pembiayaan pelayanan masyarakat dan operasional pemerintahan.

Ia mengungkapkan, sejumlah daerah mulai mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu karena tekanan anggaran. KPPOD juga menerima informasi dari dua daerah yang mengalami kesulitan membeli obat untuk rumah sakit umum daerah (RSUD).

Persoalan lain berkaitan dengan pembayaran dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak pemerintah daerah. Herman mencontohkan satu daerah yang memiliki hak DBH sekitar Rp 480 miliar untuk dua tahun terakhir, tetapi baru menerima pembayaran sekitar Rp 28 miliar.

Herman menilai tuntutan daerah penghasil, termasuk Aceh, Kalimantan, dan Papua, perlu dipahami sebagai upaya menagih hak kepada pemerintah pusat, bukan sebagai pemberontakan.

Untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, KPPOD mendorong pemetaan potensi ekonomi, peningkatan kemudahan dan kepastian berusaha, serta penerapan kebijakan berbasis bukti. Langkah tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menarik investasi, termasuk di wilayah yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah.

Herman juga mengusulkan desentralisasi asimetris, yaitu kebijakan yang mempertimbangkan perbedaan karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas fiskal setiap daerah. Ia menilai penerapan formula dana alokasi umum (DAU) yang seragam belum mencerminkan perbedaan persoalan ekonomi dan pembangunan antardaerah.

“Formula DAU untuk DKI Jakarta sama dengan formula DAU untuk Sulawesi Selatan, untuk Aceh, untuk Kaltim, untuk NTB. Padahal setiap daerah tadi itu punya gambaran persoalan yang berbeda,” ujar Herman N. Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD.

Ia mengingatkan bahwa pembahasan revisi undang-undang pemerintahan daerah perlu mengantisipasi kecenderungan resentralisasi. Menurut Herman, pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan kepastian tata kelola fiskal, kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat.