Denny Indrayana Cabut Gugatan Suket Pendidikan Gibran di PTUN

Sengketa administrasi penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengalami perkembangan setelah Denny Indrayana bersama tim kuasa hukumnya mencabut gugatan dan meninggalkan persidangan pada Kamis (29/10/2026). Langkah tersebut diambil karena pihak penggugat menilai Kementerian Pendidikan belum memberikan bukti yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

Denny menyampaikan keputusan itu melalui akun Instagram pribadinya. Menurut dia, permintaan agar pihak tergugat menunjukkan dokumen pendukung telah disampaikan berulang kali, termasuk oleh ketua majelis hakim, tetapi bukti yang dimaksud belum dihadirkan.

Dalam unggahannya, Denny menjelaskan alasan pengunduran diri dari persidangan tersebut.

"Hari ini Saya dan Tim Kuasa Hukum mencabut gugatan dan Walk Out dari sidang PTUN terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran," tulis Denny.

Ia juga mempersoalkan sikap pihak tergugat yang dinilainya keberatan ketika penggugat mengajukan pencabutan gugatan, meskipun dokumen dasar penerbitan surat belum ditunjukkan dalam persidangan.

"Setelah berkali-kali diminta, bahkan oleh ketua majelis, tidak kunjung menghadirkan bukti apapun yang menjadi dasar terbitnya Suket," tulis Denny.

Denny kemudian mempertanyakan keberatan pihak tergugat terhadap langkah pencabutan perkara tersebut.

"Yang aneh bin ajaib, dengan tidak menghadirkan bukti-bukti dasar terbitnya Suket, Tergugat justru keberatan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan. Kok bisa? Ada apa?" tulis Denny.

Berdasarkan catatan pada situs resmi PTUN, gugatan tersebut didaftarkan pada 15 Juli 2026. Perkara mencatat PT Mercy Toga Kirana sebagai penggugat dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen sebagai tergugat.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah. Dokumen itu menjadi dasar penilaian administratif yang digunakan KPU RI ketika memeriksa persyaratan pendidikan Gibran.

Di tengah perkembangan perkara tersebut, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Penelitian dan Pengembangan, Dedek Prayudi, sebelumnya menilai polemik surat penyetaraan ijazah semestinya diselesaikan melalui jalur peradilan tata usaha negara, bukan melalui mekanisme politik di DPR.

Dedek berpandangan PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa mengenai keputusan administrasi yang diterbitkan pejabat berwenang. Ia menilai pengajuan persoalan tersebut melalui hak menyatakan pendapat atau hak angket DPR bukan jalur yang tepat.

"Sehingga untuk menyelidiki polemik ijazah wapres, kamarnya bukan di anggota dewan lewat mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP) maupun hak angket," ujar Dedek, sebagaimana dikutip Warta Ekonomi pada Kamis (29/10/2026).

Dedek juga menyatakan PSI berpedoman pada amar putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 6 Oktober 2026. Ia merujuk bagian halaman 153, alinea 3.5, yang menurut penafsirannya membahas kesesuaian proses penerbitan surat keterangan dengan ketentuan kementerian.

Dalam penjelasannya, Dedek menyebut pertimbangan MK tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ia menilai proses administratif penerbitan surat tersebut telah mengikuti regulasi yang berlaku.

"Saya bacakan lagi, di halaman 153 di lembar putusan kemarin di alinea 3.5, di situ hakim mengatakan bahwa seluruh proses, misalnya pembuatan surat keterangan beliau, itu sudah sesuai dengan permendikbud walaupun proses tersebut dilakukan berbasis kompetensi," ujar Dedek.

Atas dasar pembacaan tersebut, Dedek memandang penerbitan surat penyetaraan ijazah Gibran sebagai produk administrasi negara yang sah. Ia juga menolak upaya membawa polemik tersebut ke DPR melalui mekanisme pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.