Gibran Siapkan Dokumen Ijazah untuk Sidang Pembuktian di PTUN

Persiapan pembuktian terkait gugatan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak berlanjut setelah penggugat mencabut gugatannya. Gibran menyatakan telah menyiapkan seluruh dokumen ijazah untuk diperlihatkan dalam persidangan, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Pencabutan gugatan dilakukan oleh Denny Indrayana selaku penggugat pada Kamis (29/10/2026). Langkah tersebut membuat agenda pembuktian terkait surat keputusan (SK) penyetaraan pendidikan Gibran tidak terlaksana sesuai rencana.

Gibran menyampaikan keterangannya kepada awak media pada Jumat (30/10). Ia mengungkapkan bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan sebenarnya telah dipersiapkan untuk menghadapi proses pembuktian di pengadilan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut pihaknya siap memperlihatkan dokumen yang diperlukan dalam persidangan, tetapi proses tersebut terhenti setelah penggugat menarik gugatannya.

"Kami sudah menyiapkan semua dokumen yang nantinya disiapkan untuk sidang pembuktian. Kami juga siap membuka semuanya. Ya, tetapi bagaimana lagi, penggugatnya justru mundur," ujar Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden.

Meski agenda pembuktian tidak terlaksana, Gibran menyatakan menghormati keputusan Denny Indrayana untuk mencabut gugatan. Ia juga menyerahkan kelanjutan penanganan perkara kepada majelis hakim PTUN.

Gibran menegaskan bahwa keputusan penggugat merupakan hal yang dihormatinya. Terkait tahapan hukum berikutnya, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pengadilan.

"Saya menghormati keputusan penggugat yang mencabut gugatannya. Untuk proses selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim," kata Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden.

Selain itu, Gibran berharap seluruh rangkaian proses peradilan di PTUN berjalan lancar hingga selesai. Ia menginginkan proses tersebut dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Dalam keterangannya, Gibran juga menyinggung prinsip kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum. Ia menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengungkap kebenaran.

"Kita adalah negara hukum. Pengadilan merupakan lembaga terhormat untuk mengungkap kebenaran. Setiap penduduk dan masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum," tandas Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden.