DEN Beri Prabowo Tujuh Rekomendasi Ekonomi dan Antisipasi Iklim

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan tujuh rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Rekomendasi tersebut mencakup antisipasi cuaca ekstrem, penguatan ketahanan pangan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), digitalisasi bantuan sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi, hilirisasi industri, serta reformasi pasar modal.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama Wakil Ketua DEN Marie Elka Pangestu dan anggota DEN menyampaikan kajian berdasarkan data untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah. Menurut laporan CNBC Indonesia, pertemuan itu juga dihadiri sejumlah menteri ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam pembahasan perubahan iklim, DEN memperingatkan potensi dampak El Nino hingga kuartal pertama 2027 serta kemungkinan munculnya La Nina pada pertengahan 2027. Kedua fenomena tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi produksi pangan, ketersediaan pasokan, dan risiko bencana seperti kekeringan serta banjir.

Marie Elka Pangestu menjelaskan bahwa pemerintah perlu memanfaatkan data dan prakiraan cuaca untuk menentukan wilayah rawan sekaligus menyesuaikan langkah mitigasi dengan kondisi setempat.

"Kami menyarankan menggunakan data dengan baik untuk mengidentifikasi titik-titik yang akan mengalami kekeringan, dan di situ harus ada antisipasi dari segi pompa, penggunaan pompa yang tepat, kapan harus tanam, mungkin harus ditunda misalnya karena kekeringan dan juga mengantisipasi banjir dan kemungkinan dampak bencana," ujar Marie.

Menurut DEN, langkah antisipasi mencakup pengaturan waktu tanam, penggunaan pompa air secara tepat, serta persiapan menghadapi banjir. Luhut juga menyampaikan perlunya rencana kontingensi untuk menghadapi dampak alam yang dapat diperkirakan, tetapi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.

"Presiden juga tadi kita lapori mengenai El Nino yang kita usulkan untuk melihat BMKG dengan detail, dan La Nina yang akan mungkin nanti datang beberapa waktu lagi ke depan sehingga itu kan berpengaruh kepada pangan, ketersediaan pangan maupun tadi kemungkinan banjir," kata Luhut.

DEN turut merekomendasikan penguatan cadangan pangan, terutama beras, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menekan risiko lonjakan harga. Pemerintah juga diminta memperbaiki distribusi serta menyiapkan intervensi pasar apabila harga komoditas pangan bergejolak.

"Mengenai pangan, ini sangat penting untuk menjaga harga pangan dan kesediaan pangan dengan menjaga stok cadangan pangan, terutama beras," ujar Marie.

Marie menilai kesiapan distribusi dan operasi pasar diperlukan untuk mengantisipasi tekanan harga yang dapat menyertai El Nino. Gangguan produksi pertanian akibat kondisi cuaca menjadi salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan pasokan nasional.

"Melakukan distribusi yang tepat dan melakukan operasi pasar kalau diperlukan. Karena hampir semua insiden El Nino itu pasti dibarengi dengan kenaikan harga pangan, dan ini sesuatu yang harus benar-benar kita antisipasi," tegas Marie.

Penanganan karhutla juga menjadi agenda penting dalam pertemuan tersebut. DEN membahas upaya pembasahan lahan gambut dan perlindungan kesehatan masyarakat yang terpapar kabut asap di enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

Marie mengatakan pemerintah perlu memberikan layanan kesehatan khusus bagi warga di wilayah yang terdampak berat, termasuk menyediakan masker untuk mengurangi paparan asap. Rekomendasi itu melengkapi langkah penanganan kebakaran yang telah berlangsung.

"Itu enam titik yang memang sangat terkena oleh asap dari kebakaran hutan. Bagaimana Pemerintah juga memberi pelayanan kesehatan yang khusus kepada mereka-mereka, termasuk pembagian masker dan seterusnya," jelas Marie.

Di bidang perlindungan sosial, DEN melaporkan perkembangan sistem digital terpadu untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Luhut menyatakan peluncuran sistem tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026 dan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo.

"Tadi ada kita laporkan melalui Perlinsos yang akan di roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November. Karena perlinsos ini memberikan keadilan kepada rakyat," kata Luhut.

Anggota DEN Firman Hidayat menyebut uji coba digitalisasi perlindungan sosial telah dilakukan di seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hingga pelaporan tersebut disampaikan, sistem itu mencatat 11,5 juta kepala keluarga, dengan dukungan 775.000 agen yang membantu pendaftaran masyarakat.

DEN juga memaparkan hasil kajian program Makan Bergizi Gratis. Menurut Firman, siswa penerima program cenderung lebih jarang absen dan menunjukkan semangat belajar lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak menerima manfaat, dengan perbedaan kehadiran yang dinilai cukup besar pada kelompok masyarakat termiskin.

Data DEN menunjukkan 95 persen siswa penerima MBG menyatakan lebih bersemangat belajar ketika memperoleh menu berkualitas. Namun, distribusi penerima hingga September masih lebih terkonsentrasi di perkotaan dibandingkan pedesaan, sementara siswa dari keluarga mampu masih banyak menerima manfaat.

DEN karena itu merekomendasikan penajaman sasaran MBG, khususnya bagi masyarakat miskin, wilayah pedesaan, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kajian tersebut juga menyoroti hubungan antara program, pengurangan rasa lapar di sekolah, kehadiran siswa, dan semangat belajar.

Rekomendasi lain mencakup hilirisasi industri nikel, aluminium, dan komponen baterai litium untuk meningkatkan nilai tambah serta ekspor nasional. Di sektor energi, DEN membahas upaya menjaga harga bahan bakar minyak bersubsidi, memperkuat ekosistem pengadaan bahan bakar, dan meningkatkan ketepatan sasaran subsidi.

Pemerintah juga membahas reformasi pasar modal melalui penguatan penegakan aturan dan tata kelola. Menurut keterangan Sekretariat Kabinet yang dikutip CNBC Indonesia, Prabowo memberikan perhatian terhadap kajian dan data DEN sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional.