DEN Usulkan Penyempurnaan Pasal Korupsi kepada Prabowo

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan penyempurnaan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperjelas batas antara pelanggaran administratif, keputusan profesional, dan tindak pidana korupsi. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rekomendasi tersebut pada Kamis (22/10/2026), dengan menegaskan bahwa perubahan rumusan hukum tidak menghapus kewajiban mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara, dilansir dari Nasional.

Luhut menjelaskan, usulan tersebut tetap menempatkan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Pengembalian uang negara yang diselewengkan juga tetap menjadi kewajiban dalam penanganan perkara.

"Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN.

Usulan itu mendapat dukungan dari videografer Amsal Christy Sitepu, konsultan teknologi Ibrahim Arief, Eny Retno Yaqut, serta sejumlah ahli dan peneliti hukum. Mereka menyoroti persoalan pembuktian, kejelasan rumusan pasal, dan penerapan hukum dalam sejumlah perkara.

Amsal, yang pernah menghadapi perkara proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menyoroti perbedaan perhitungan harga pekerjaan dalam kasus tersebut. Angka dugaan kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar sempat beredar di publik.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan Amsal pada 1 April 2026 karena dakwaan primer maupun subsider tidak terbukti. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara berbeda, Ibrahim Arief dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada tingkat banding terkait pengadaan Chromebook. Ia mempersoalkan putusan tersebut karena hakim pada tingkat pertama maupun banding menilai dirinya tidak memperkaya diri sendiri.

"Selama pasalnya bertumpu pada kerugian negara, orang yang tidak mengambil apa pun tetap bisa dipenjara," kata Ibrahim Arief.

Eny Retno Yaqut menyoroti perbedaan angka dugaan kerugian negara dalam perkara kuota haji tambahan. KPK sebelumnya menyebut perhitungan awal mencapai lebih dari Rp 1 triliun, sedangkan surat dakwaan mencantumkan Rp 622,09 miliar.

Perbedaan nilai tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya kesalahan dalam penanganan perkara. Perubahan angka perlu dijelaskan berdasarkan perkembangan proses pembuktian.

Ahli hukum Universitas Pelita Harapan Giovanni Christy menilai rumusan pasal yang tidak jelas berisiko mengaburkan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi. Ia menekankan pentingnya kejelasan aturan sebelum suatu perbuatan dilakukan.

"Asas legalitas menuntut perbuatan yang dilarang dirumuskan sebelum orang bertindak, bukan disusun sesudahnya dari pasal-pasal pelanggaran administratif," ujar Giovanni Christy.

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Lisra Sukur juga menilai pembuktian perkara korupsi perlu berfokus pada perbuatan melawan hukum, bukan semata-mata pada besarnya kerugian negara.

Sementara itu, Pembina CICERO Vincent Ricardo mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum berpotensi membuat tenaga profesional dan perusahaan enggan terlibat dalam proyek pemerintah.

Selain penyempurnaan dua pasal terkait korupsi, DEN mengusulkan penerapan prinsip keputusan bisnis yang wajar atau business judgment rule bagi pengambil keputusan yang beriktikad baik. Usulan lainnya mencakup pengaturan delik dalam Konvensi PBB Antikorupsi yang belum tercakup dalam hukum nasional serta penyusunan omnibus law keuangan negara.