DEN Catat 11,5 Juta KK Terdaftar dalam Digitalisasi Perlinsos

Pemerintah telah menjangkau seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia melalui uji coba digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos), dengan 11,5 juta kepala keluarga (KK) terdaftar hingga Selasa (20/10/2026). Menurut keterangan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat, program ini disiapkan untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Firman menyampaikan perkembangan tersebut di Istana Merdeka. Pemerintah menjadwalkan peluncuran program digitalisasi perlinsos pada 10 November 2026, sementara mekanisme pelaksanaannya masih perlu diperhatikan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan sekitar 775.000 agen perlinsos untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melakukan pendaftaran. DEN juga mencatat jumlah pendaftar melalui portal perlinsos telah melampaui 600.000 pendaftar per hari berdasarkan data harian yang disampaikan lembaga tersebut.

Firman menjelaskan bahwa uji coba digitalisasi perlinsos telah mencakup seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa jumlah keluarga yang masuk dalam sistem pendaftaran terus menjadi bagian dari pemantauan pemerintah menjelang peluncuran program.

Dalam keterangannya mengenai jumlah wilayah dan keluarga yang terdaftar, Firman mengatakan,

"Ya, 514 kabupaten/kota dan hingga hari ini sudah ada 11,5 juta KK yang terdaftar dalam program digitalisasi perlinsos ini," kata Firman Hidayat, Anggota DEN.

DEN turut memaparkan hasil studi percontohan digitalisasi perlinsos di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil studi tersebut, penerapan sistem digital menurunkan kesalahan penyaluran bantuan kepada pihak yang tidak tepat sasaran sebesar 24,1%.

Firman juga memaparkan penurunan kesalahan eksklusi, yakni kondisi ketika masyarakat yang berhak tidak menerima bantuan. Menurut hasil studi yang disampaikan DEN, indikator tersebut turun sebesar 4,1%.

Firman menegaskan bahwa hasil percontohan di Bali menunjukkan perubahan pada ketepatan penyaluran dan transparansi bantuan sosial.

"Selain itu, kesalahan eksklusi juga turun 4,1%. Artinya, digitalisasi perlinsos ini mampu membuat proses bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan," ujar Firman Hidayat, Anggota DEN.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan skema perlindungan sosial yang menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan. Skema tersebut dirancang dalam bentuk transfer tunai sebagai bagian dari perubahan pola pemberian subsidi yang selama ini turut disalurkan melalui produk tertentu.

Luhut menyebut skema tersebut diarahkan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Pemerintah menyiapkan mekanisme transfer tunai sebagai bentuk penyaluran bantuan dalam program perlindungan sosial.

"Perlindungan sosial ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah, yang nantinya akan diberikan dalam bentuk transfer tunai," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN.

DEN menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan mengenai perkembangan digitalisasi perlinsos. Program tersebut dijadwalkan diluncurkan pada 10 November 2026, dengan rincian mekanisme penyaluran yang masih menjadi bagian dari persiapan pemerintah.