BAKOM RI Respons Aksi Mahasiswa dengan Evaluasi Lima Sektor

Pemerintah merespons demonstrasi mahasiswa Badan Eksekutif Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), dengan memaparkan langkah kebijakan di lima bidang utama. Dilansir dari Nasional, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (BAKOM RI) menyatakan terbuka terhadap aspirasi publik terkait lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media BAKOM RI Kurnia Ramadhana menyatakan pemerintah menghormati demonstrasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Ia menyebut kritik dan pengawasan masyarakat sebagai masukan untuk mengevaluasi kebijakan serta meningkatkan pelayanan publik.

Kurnia menyampaikan posisi pemerintah dalam pernyataan tertulis pada Rabu (28/10/2026).

"Kritik, aspirasi, dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi serta meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Kurnia Ramadhana, Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media BAKOM RI.

Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah mencatat hingga 25 Oktober 2026 terdapat 287 laporan polisi terkait perorangan dengan 244 tersangka. Selain itu, terdapat 104 laporan polisi terkait korporasi dengan 14 korporasi berstatus tersangka.

Menurut Kurnia, pemerintah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi untuk menangani karhutla. Upaya perlindungan kesehatan melibatkan 2.106 tenaga medis dan tenaga kesehatan, distribusi 5,3 juta masker, serta kesiagaan 1.691 puskesmas dan 360 rumah sakit rujukan.

Pemerintah juga mengalokasikan bantuan senilai Rp 1,235 triliun kepada tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak karhutla dalam dua tahap, berdasarkan paparan Kurnia.

Di sektor ekonomi, pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45% pada semester I 2026. Realisasi investasi selama Januari-September 2026 mencapai Rp 1.539,2 triliun dan menyerap sekitar 2,19 juta tenaga kerja langsung.

Kurnia menyebut 50,6% investasi tersebut terealisasi di luar Pulau Jawa. Pemerintah menyatakan akan mendorong pemerataan pembangunan dan memperluas kesempatan kerja agar pertumbuhan ekonomi diikuti peningkatan daya beli serta kualitas lapangan kerja.

Pada bidang pendidikan, anggaran dalam APBN 2027 meningkat menjadi Rp 824 triliun, dibandingkan Rp 757,82 triliun dalam APBN 2026. Menurut Kurnia, anggaran itu diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, merevitalisasi sekolah, mempercepat digitalisasi, dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Pemerintah mencatat lebih dari 55.451 sekolah telah direvitalisasi sepanjang 2025-2026, dengan target lebih dari 71.000 sekolah hingga akhir 2026. Digitalisasi pendidikan telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan dengan lebih dari 51 juta siswa sebagai penerima manfaat.

Bantuan pendidikan juga disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Garuda, dan Sekolah Rakyat. Pemerintah turut menyediakan akses listrik bagi 2.389 sekolah dan internet bagi 8.152 sekolah yang sebelumnya belum terhubung.

Dalam penegakan hukum, pemerintah melaporkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp 52 triliun secara kumulatif per 6 Oktober 2026. Satgas tersebut juga menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan.

Pada 22 Oktober 2026, Satgas PKH menertibkan dan menutup aktivitas tambang emas ilegal PT Kristalin Eka Lestari di Nabire, Papua Tengah, dengan luas 275,36 hektare. Pemerintah juga mencabut izin usaha pertambangan perusahaan itu yang mencakup wilayah seluas 3.500 hektare.

Kurnia menambahkan, pemerintah mendukung pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Regulasi tersebut ditujukan untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku tindak pidana menikmati hasil kejahatan.

Terkait HAM dan demokrasi, pemerintah menyatakan berkomitmen menghormati hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat secara damai. Pemerintah juga menyoroti peresmian Museum Ibu Marsinah pada 16 Mei 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan hak-hak pekerja.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto disebut telah membuka ruang dialog bersama akademisi, pakar, dan berbagai elemen masyarakat melalui forum Presiden Menjawab yang berlangsung lebih dari 12 jam.

Kurnia mengakui capaian yang dipaparkan pemerintah belum menyelesaikan seluruh persoalan. Menurut dia, berbagai tantangan di setiap sektor masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja, membuka ruang dialog, serta memastikan bahwa pembangunan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat," tandas Kurnia Ramadhana, Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media BAKOM RI.