Luhut Usul Ubah Definisi Korupsi kepada Prabowo

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Usulan tersebut bertujuan agar kerugian negara tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dengan mengacu pada konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi Indonesia.

Luhut menyampaikan bahwa Prabowo menyetujui kajian yang disusun tim DEN mengenai definisi korupsi. Kajian tersebut menjadi dasar usulan perubahan konsep tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam penjelasannya, Luhut merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC). Ia menyoroti definisi korupsi dalam konvensi tersebut yang, menurutnya, menitikberatkan pada penyuapan dan tidak secara khusus memasukkan kerugian negara sebagai unsur yang dimaksud.

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut menjelaskan bahwa dasar kajian tersebut adalah ketentuan internasional yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia sekitar 20 tahun lalu. Ia membandingkan pendekatan dalam konvensi itu dengan penerapan konsep kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Nah itu kami mengacu kepada Konvensi PBB mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi dalam konvensi PBB yang sudah diratifikasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu adalah penyuapan, jadi tidak membicarakan mengenai kerugian negara," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan kerugian negara sebagai salah satu dasar dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjelaskan alasan DEN mengkaji kembali definisi korupsi yang berlaku.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kegiatan usaha badan usaha milik negara dan operasional Danantara. Menurut Luhut, risiko kerugian merupakan bagian yang dapat muncul dalam aktivitas bisnis sehingga penerapan konsep kerugian negara dinilai berpengaruh terhadap ruang gerak perusahaan.

"Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara. Ini memang memberatkan pihak seperti Danantara dalam menjalankan bisnis, yang tentu setiap bisnis apa pun pasti memiliki risiko. Maka ini saya kira penting," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertemuan Luhut dan anggota DEN dengan Prabowo berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026). Kajian mengenai definisi korupsi yang disusun tim DEN menjadi pokok pembahasan yang disampaikan Luhut kepada Presiden.