Dedi Mulyadi Desak Bekasi Belanjakan Rp1 Triliun dan Benahi Infrastruktur

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi mempercepat penggunaan anggaran daerah, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik setelah Asep Surya Atmaja dilantik sebagai bupati definitif di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10/2026). Instruksi tersebut disampaikan karena Rp1 triliun masih mengendap di kas daerah menjelang akhir tahun anggaran 2026, sementara kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas publik masih besar.

Dilansir dari Antara, Dedi menyoroti dana yang tersimpan di Bank BJB tetapi belum dibelanjakan. Ia juga membandingkan kondisi keuangan Kabupaten Bekasi dengan proyeksi defisit anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diperkirakan melampaui Rp1 triliun.

Dedi menyebut Kabupaten Bekasi memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hingga Rp1,8 triliun. Sebagai perbandingan, ia mengenang pengalamannya saat memimpin Purwakarta, ketika daerah tersebut pernah mengalami posisi keuangan minus Rp300 miliar.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa anggaran pemerintah harus segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan dibiarkan tersimpan ketika pembangunan masih memerlukan pembiayaan.

"Hari ini di Kasda Bekasi masih ada Rp1 triliun. Uang dari masyarakat tadi disimpan di BJB, habis itu tidak dibelanjakan. Mengapa dikumpulkan tetapi tidak dibelanjakan?

Ini uang negara. Uang negara harus cepat kembali kepada rakyat," ujar Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Ia meminta Asep mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar realisasi belanja meningkat. Prioritas yang disebutkannya meliputi perbaikan jalan, peningkatan fasilitas sekolah, serta pembenahan sarana rumah sakit dan puskesmas.

Dalam sambutan pelantikan, Dedi juga menetapkan sasaran perbaikan infrastruktur dan pendidikan untuk 2027. Pemerintah kabupaten diminta memastikan jalan berlubang diperbaiki dan bangunan sekolah yang kondisinya buruk dibenahi, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah.

"Pada 2027, tidak boleh ada lagi jalan berlubang di Bekasi. Pada 2027, tidak boleh ada lagi sekolah yang buruk di Bekasi," ujar Dedi Mulyadi.

Selain pembenahan fisik sekolah, Dedi meminta pemerintah daerah memperluas kesempatan pendidikan hingga jenjang SMA atau SMK. Ia menginginkan lulusan sekolah menengah di Bekasi mempunyai peluang bekerja di kawasan industri yang beroperasi di kabupaten tersebut.

"Pak Bupati, bangun sekolah SD yang bagus, bangun sekolah SMP yang bagus, juga SMA," ujar Dedi Mulyadi.

Dedi menempatkan kelulusan sekolah menengah dan peluang kerja sebagai bagian dari sasaran pembangunan sumber daya manusia. Ia meminta agar anak-anak di Bekasi dapat menyelesaikan pendidikan menengah sekaligus memiliki kesempatan memasuki dunia kerja.

"Semua anak rakyat Bekasi pada 2027 harus lulus SMA dan SMK serta harus bisa bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Bekasi," ujar Dedi Mulyadi.

Di luar agenda industri dan infrastruktur, perhatian terhadap pertanian juga menjadi tuntutan masyarakat. H. Sardi, tokoh masyarakat Kecamatan Pebayuran, berharap pertumbuhan kawasan industri tidak mengurangi dukungan pemerintah terhadap lahan pertanian dan mata pencaharian warga di wilayah utara Kabupaten Bekasi.

Sardi menilai perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) penting untuk menjaga ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan, dan keberlangsungan pekerjaan petani. Ia juga menekankan peran pertanian dalam menopang kehidupan warga yang belum terserap sektor industri.

"Sebagai warga Bekasi Utara, dengan dilantiknya Bapak dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi periode 2025–2030, saya berharap sektor industri terus berkembang, tetapi perhatian terhadap sektor pertanian juga harus tetap menjadi prioritas khususnya di wilayah utara Kabupaten Bekasi," ujar H. Sardi, tokoh masyarakat Pebayuran.

Menurut Sardi, pemerintah daerah perlu mempertahankan lahan pertanian agar perkembangan industri tidak mengorbankan kebutuhan pangan jangka panjang. Ia menyebut lahan pertanian sebagai aset penting bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan produksi pangan.

"Jangan sampai kita hanya berfokus pada sektor industri. Kabupaten Bekasi juga memiliki wilayah pertanian yang harus dipertahankan, terutama di wilayah utara. Lahan pertanian merupakan aset penting untuk keberlanjutan pangan dan kehidupan masyarakat ke depan," ujar H. Sardi.

Ia juga menyoroti kemampuan pertanian menyerap tenaga kerja, terutama bagi masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan di industri maupun bidang lain. Dalam pandangannya, penguatan sektor ini tetap dibutuhkan ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.

"Sektor pertanian juga tidak kalah penting bagi kehidupan umat manusia. Karena tanpa petani, tidak akan ada nasi di piring kita," ujar H. Sardi.

Selain perlindungan lahan, Sardi meminta peningkatan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi sekunder dan tersier. Menurutnya, ketersediaan air yang memadai diperlukan untuk menjaga produktivitas lahan dan mendukung program swasembada pangan.

"Harapan saya, di bawah kepemimpinan Bupati Bekasi saat ini, Kabupaten Bekasi ke depan bisa semakin baik. Pembangunan industri terus berkembang, tetapi sektor pertanian juga harus dijaga dan diperkuat demi kesejahteraan masyarakat serta ketahanan pangan," ujar H. Sardi.

Asep Surya Atmaja dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan Bupati Bekasi periode 2025–2030. Selain menjabat di bidang pemerintahan, ia tercatat sebagai Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) periode 2023–2027, anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2004–2029, serta Dewan Penasihat Asklin Kabupaten Bekasi periode 2014–2029.

Di bidang politik, Asep terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari daerah pemilihan Bekasi 6 pada Pemilu 2019 melalui Partai Golkar. Ia pernah aktif di Komisi IV dan menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi sebelum bergabung dengan Partai Buruh pada 2024 dan diusung sebagai Wakil Bupati Bekasi mendampingi Ade Kuswara Kunang.