Pemkab Pidie Percepat Pelaporan Dana Pemulihan Pascabencana

Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh, mempercepat validasi dan pelaporan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan dampak bencana hidrometeorologi. Hingga Senin (19/10/2026), realisasi keuangan tercatat Rp830 juta atau 62,82 persen dari pagu sekitar Rp1,3 miliar, meski pemerintah daerah menyebut pelaksanaan kegiatan di lapangan telah mendekati penyelesaian, dilansir dari Medcom.

Anggaran tambahan tersebut digunakan untuk memulihkan sektor pertanian, memberikan bantuan stimulan rumah, menormalisasi kawasan tambak, serta merehabilitasi sekolah di wilayah terdampak. Program pemulihan menjangkau sembilan kecamatan dan 66 gampong di Kabupaten Pidie.

Staf Ahli Bupati Pidie Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Efendi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk memvalidasi capaian kegiatan dan memperbarui laporan keuangan.

Dalam rapat monitoring dan evaluasi bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Efendi menilai kendala utama berada pada pelaporan capaian yang belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan di lapangan.

"Realisasi sudah hampir 100 persen, tinggal melaporkan saja ke kementerian," kata Efendi.

Ia menyatakan pembaruan data diperlukan agar capaian program yang telah dilaksanakan dapat tercatat sesuai kondisi sebenarnya. Pemerintah Kabupaten Pidie juga akan memeriksa kembali kegiatan di lapangan sebelum melengkapi laporan realisasi.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Pidie, Ali Basyah, menyampaikan perkembangan pemulihan akses, pelayanan publik, pendidikan, dan perekonomian masyarakat di seluruh wilayah terdampak.

"Untuk akses masyarakat, pelayanan masyarakat sudah fungsional semua. Ekonomi juga sudah berjalan. Pendidikan hari ini juga sudah normal," ujar Ali.

Pemulihan fungsi layanan tersebut menjadi bagian dari perkembangan penanganan dampak bencana di sembilan kecamatan dan 66 gampong. Pemerintah daerah tetap perlu menyelaraskan catatan kemajuan fisik dengan data keuangan agar pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Wakil Kepala Perencanaan, Pengendalian, Analisis, dan Evaluasi Satgas PRR, Imran, mendorong Pemkab Pidie segera menyampaikan hasil verifikasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Pembaruan itu diperlukan untuk memastikan data nasional menggambarkan perkembangan pemulihan secara aktual dan mendukung pengambilan keputusan mengenai program lanjutan.

Selain pembaruan laporan, Imran meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie meningkatkan koordinasi terkait revisi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Menurut dia, revisi yang tersedia pada Oktober dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan jadwal kegiatan yang telah direncanakan.

Imran menyebut program yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 2027 atau 2028 dapat diusulkan untuk dimajukan apabila sudah mendesak dan siap dilaksanakan.

"Saya juga mendorong agar Bappeda Pidie berkoordinasi lebih intensif terkait revisi rencana induk. Pada Oktober ini ada kesempatan revisi. Kegiatan yang sudah dijadwalkan pada 2027 atau 2028 bisa ditarik menjadi 2026 atau 2027," kata Imran.