Calvin Cheng Soroti Ketergantungan Internet Indonesia pada Singapura

Ketergantungan konektivitas digital Indonesia terhadap Singapura menjadi sorotan setelah politikus Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, mengunggah infografis mengenai jalur internet internasional pada 25 Oktober 2026. Melalui akun X miliknya, mantan anggota parlemen tersebut menyinggung kemungkinan pemutusan jalur itu dan memicu perdebatan di kalangan pengguna media sosial.

Dilansir dari Detik iNET, unggahan Calvin menampilkan klaim bahwa 90% lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura. Infografis tersebut juga menyoroti peran pusat data, konektivitas komputasi awan, dan kabel bawah laut dalam menghubungkan Indonesia dengan jaringan internet global.

Dalam unggahan tersebut, Calvin menyertakan pertanyaan singkat yang mengarah pada kemungkinan pemutusan jalur konektivitas tersebut.

"Potong?" tulis Calvin Cheng Ern Lee dalam unggahannya.

Unggahan itu memperoleh lebih dari 641.200 tayangan dan menerima 314 komentar saat artikel sumber ditulis. Sejumlah pengguna mempertanyakan konsekuensi dari tindakan tersebut, sementara pengguna lain menyinggung kemungkinan respons Indonesia.

Salah satu pengguna X, @johnblack03x3, menyoroti kemungkinan masyarakat beralih ke teknologi alternatif apabila akses internet melalui jalur yang ada terganggu.

"Sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Pada zaman sekarang, orang akan langsung membeli Starlink jika tidak ada pilihan lain yang lebih konvensional," tulis @johnblack03x3.

Pengguna lain turut menanggapi unggahan itu dengan mengangkat kemungkinan tindakan balasan dari Indonesia terhadap Singapura.

"Selat Malaka harus ditutup oleh Indonesia agar hasilnya imbang," tulis seorang pengguna X.

Seorang pengguna lainnya mempertanyakan apakah Calvin akan mengambil tindakan tersebut jika memiliki kewenangan untuk melakukannya.

"Apakah Anda akan melakukannya jika kekuasaan itu ada di tangan Anda?" tanya seorang pengguna X.

Calvin kemudian memberikan tanggapan tambahan di bawah unggahannya. Ia menyatakan bahwa tindakan memutus jalur tersebut tidak akan dilakukan dengan alasan kepatuhan terhadap hukum.

"Kami adalah orang-orang beradab yang taat hukum. Tentu saja kami tidak akan melakukan hal ini," tulis Calvin.

Persoalan konektivitas internet tersebut muncul di tengah pembahasan lain mengenai hubungan Indonesia dan Singapura, yakni pengurangan ekspor gas dari Indonesia. Dalam unggahan sebelumnya, Calvin menyoroti pentingnya menghormati perjanjian dan mengkritik pemerintah Indonesia terkait informasi pemangkasan pasokan gas ke Singapura.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia sebelumnya menjelaskan alasan pengurangan ekspor gas tersebut. Menurut Bahlil, kebijakan itu berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas pipa gas dan kebutuhan untuk memprioritaskan pasokan bagi konsumsi domestik Indonesia.

Dalam keterangannya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Oktober 2026, Bahlil menyebut kedua faktor tersebut sebagai alasan pengurangan pasokan. Ia juga membantah bahwa kebijakan itu diambil karena konflik dengan Singapura.

"Dan ini terjadi karena pertama adalah terjadi pemeliharaan, penghentian operasi. Yang kedua adalah memang ada kebutuhan domestik," ujar Bahlil Lahadalia.

Bahlil menegaskan bahwa pengurangan ekspor gas tersebut didasarkan pada kebutuhan pemeliharaan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, bukan karena perselisihan dengan Singapura.